Iran Jadikan Rp 390 Triliun Dana Beku sebagai Uji Kepercayaan pada Trump

Pembebasan dana beku Iran yang diperkirakan mencapai US$24 miliar atau setara Rp 390 triliun menjadi batu sandungan dalam perundingan damai antara Teheran dan Washington. Seorang penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa pencairan aset tersebut merupakan ujian kepercayaan yang harus dilalui Amerika Serikat sebelum kesepakatan apa pun bisa tercapai.

Dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan Jumat (5/6), Rezaei—mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam—menyatakan bahwa Iran tidak akan melanjutkan negosiasi tanpa jaminan nyata dari Presiden Donald Trump. "Jika ia ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, US$24 miliar ini adalah ujian kepercayaan yang ingin kami lihat dari Trump," ujarnya. Rezaei menambahkan bahwa dana tersebut adalah hak Iran, bukan pemberian Amerika.

Ketegangan antara kedua negara memuncak sejak 28 Februari lalu, ketika Amerika Serikat dengan dukungan Israel melancarkan serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer senior. Serangan itu memicu balasan Iran berupa rudal dan drone ke Israel serta sekutu AS di Teluk. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April, namun upaya diplomatik untuk mengakhiri perang secara permanen belum membuahkan hasil.

Selain pencairan dana, Iran juga menuntut penghentian permusuhan di semua lini, termasuk di Lebanon di mana kelompok Hizbullah yang didukung Teheran masih bertempur melawan Israel. Rezaei memperingatkan bahwa jika Amerika kembali melancarkan serangan, Iran akan "memperluas perang" ke luar Teluk, membawa "dimensi lain" ke dalam konflik. Meski demikian, ia menilai kemungkinan perang terbuka kembali masih rendah.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan hubungan diplomatik yang relatif netral dengan kedua kubu, Jakarta berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Lonjakan harga minyak akibat eskalasi konflik dapat membebani anggaran subsidi energi dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga perlu mencermati potensi dampak terhadap arus perdagangan dan investasi di kawasan Teluk yang menjadi mitra dagang utama.

Rezaei menekankan bahwa dana beku tersebut adalah milik Iran yang ditahan secara tidak sah. "Ini uang kami, bukan uang Amerika," katanya. Pernyataan itu mengingatkan pada sanksi ekonomi yang telah membelenggu Iran sejak revolusi 1979. Kini, Teheran menjadikan pencairan aset sebagai prasyarat mutlak sebelum membahas isu-isu lain seperti program nuklir atau pengaruh regionalnya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Washington bersedia memenuhi tuntutan Iran demi menghindari perang berkepanjangan. Jika Trump menolak, bukan tidak mungkin Teheran akan meningkatkan tekanan melalui proksinya di Yaman, Suriah, dan Lebanon. Sebaliknya, jika dana dicairkan, pintu menuju kesepakatan yang lebih luas mungkin terbuka—meski risiko penyalahgunaan dana oleh Iran tetap menjadi kekhawatiran utama bagi AS dan sekutunya.