Iran Tuding AS Blokir Staf Timnas, Visa Pemain untuk Piala Dunia 2026 Disetujui

Ketegangan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat kembali mencuat di arena olahraga. Hanya sepuluh hari sebelum laga perdana Iran di Piala Dunia 2026, Teheran menuduh Washington secara sengaja menolak visa bagi sejumlah anggota staf pendukung timnas yang dinilai vital. Padahal, visa untuk para pemain telah disetujui pada Jumat lalu.

Menurut pernyataan resmi Kedutaan Besar Iran di Turki, Amerika Serikat menolak permohonan visa untuk "sebagian besar staf manajerial dan eksekutif" serta "penasihat teknis" timnas. Iran menyebut langkah ini sebagai "bentuk campur tangan politik yang bias dalam olahraga" dan menuntut FIFA turun tangan. Media yang dekat dengan pemerintah Iran melaporkan bahwa Ketua Federasi Sepak Bola Iran beserta wakilnya termasuk dalam daftar yang ditolak.

Di sisi lain, Washington membela keputusan tersebut. Seorang pejabat AS menyatakan bahwa visa telah diberikan kepada pemain dan "staf pendukung yang diperlukan", namun Iran tidak boleh "menyalahgunakan sistem ini untuk menyusupkan teroris ke Amerika Serikat dengan kedok palsu". Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa delegasi Iran tidak boleh menyertakan individu yang terkait dengan Garda Revolusi Islam, sebuah cabang militer yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.

Ketegangan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara yang kini merambah ke panggung olahraga global. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama di mana negara tuan rumah menerima tim dari negara yang sedang berperang dengannya. Iran lolos ke turnamen setelah memuncaki grup kualifikasi pada Maret 2025, hampir setahun sebelum konflik bersenjata meletus.

Bagi Indonesia, insiden ini menjadi pengingat betapa rentannya olahraga digunakan sebagai alat politik. Meski tidak terlibat langsung, konflik seperti ini dapat mempengaruhi iklim sepak bola Asia, termasuk peluang Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan. FIFA selama ini berpegang pada prinsip netralitas, namun tekanan politik dari negara kuat seperti AS dapat menguji konsistensi aturan tersebut.

Para pengamat menilai bahwa langkah AS ini berpotensi memicu krisis partisipasi Iran dalam Piala Dunia. Jika FIFA tidak mampu menjamin akses yang adil bagi seluruh tim, kredibilitas turnamen sebagai ajang pemersatu dunia bisa tercoreng. Iran sendiri telah meminta FIFA untuk segera mengintervensi, namun belum ada tanggapan resmi dari badan sepak bola dunia tersebut.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah FIFA menengahi tanpa memihak, atau justru akan terjebak dalam pusaran politik yang semakin memanas? Dengan pertandingan pertama yang tinggal menghitung hari, waktu menjadi faktor krusial.