Wamendagri Dorong Maluku Jadikan Sektor Maritim Mesin Ekonomi Baru

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak pemerintah daerah di Provinsi Maluku untuk menjadikan sektor kemaritiman sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, menyusul potensi besar yang dimiliki wilayah kepulauan tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/6/2026), Ribka menekankan bahwa kekayaan sumber daya laut Maluku—mulai dari perikanan hingga mutiara—merupakan modal strategis yang harus dikelola lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Menurut Ribka, sektor kemaritiman telah berkontribusi lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan karakteristik geografis sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan. “Wilayah ini dari sisi maritim sangat menjanjikan, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara, dan lain-lain. Pengelolaannya harus lebih baik agar pendapatan meningkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Ribka menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 sebesar 12,41 persen, sementara Kota Ambon tumbuh 5,71 persen—keduanya melampaui rata-rata nasional. Capaian ini, menurutnya, menjadi indikasi bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus digali melalui penguatan sektor-sektor unggulan, khususnya kemaritiman. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi; sektor swasta dan dunia usaha harus digerakkan agar aktivitas ekonomi semakin dinamis. “Mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini perlu kita hidupkan,” tegas Ribka.

Bagi pembaca di Indonesia, dorongan ini memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan desentralisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Maluku, yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi kelautan besar namun belum tergarap optimal, kini mendapat tekanan dari pemerintah pusat untuk mempercepat reformasi tata kelola maritim. Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional yang menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu pilar pembangunan. Investor dan pelaku usaha di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan budidaya mutiara dapat melihat peluang baru di wilayah timur Indonesia, terutama jika pemerintah daerah mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ribka juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk mendukung kelancaran program pembangunan di Maluku. “Mohon dukungan dari Forkopimda terus membantu Pak Gubernur dan jajaran supaya kondisi di Maluku terjaga dengan baik,” katanya. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda se-Maluku secara langsung maupun virtual.

Ke depan, tantangan terbesar adalah mengubah potensi menjadi pendapatan nyata bagi masyarakat. Pertanyaan yang mengemuka: apakah pemerintah daerah di Maluku mampu merumuskan kebijakan yang efektif untuk menarik investasi tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut? Dengan target Indonesia Emas 2045 yang hanya berjarak dua dekade, percepatan pengelolaan sektor maritim di wilayah timur Indonesia menjadi kunci yang tidak bisa ditunda lagi.