Angka Kelahiran Jepang Anjlok ke Rekor Terendah: Kebijakan Pro-Natalitas Gagal Menyentuh Akar Masalah

Angka kelahiran di Jepang kembali menembus rekor terendah pada 2025, menandai dekade penuh penurunan yang tak terbendung. Tingkat kesuburan total (TFR) merosot menjadi 1,14 — jauh di bawah ambang batas penggantian populasi — sementara jumlah bayi yang lahir hanya 671.236, angka paling sedikit sejak pencatatan dimulai. Yang lebih mengkhawatirkan, laju penurunan ini berjalan 15 tahun lebih cepat dari skenario yang diperkirakan pemerintah.

Sejak era Perdana Menteri Fumio Kishida yang menggaungkan “langkah-langkah luar biasa untuk membalikkan tren penurunan kelahiran”, sejumlah program seperti perluasan tunjangan anak memang telah dijalankan. Namun, hasilnya nyaris tak terlihat. Survei swasta mengungkapkan bahwa banyak warga Jepang tidak bisa memiliki anak sebanyak yang mereka inginkan, atau memilih untuk tidak menikah, semata-mata karena tekanan ekonomi.

Kenaikan upah di perusahaan-perusahaan Jepang gagal mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok. Data menunjukkan pria dengan pekerjaan tidak tetap dan pendapatan tak stabil memiliki tingkat lajang yang sangat tinggi. Pemerintah didesak untuk memperbaiki kesenjangan antara pekerja reguler dan non-reguler, serta mendorong peralihan ke status pekerjaan tetap. Selain itu, belanja publik Jepang untuk pendidikan tinggi termasuk yang terendah di antara negara-negara OECD. Beban cicilan beasiswa berbasis pinjaman membuat banyak lulusan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menunda pernikahan dan kehamilan.

Di kawasan perkotaan, harga properti yang melambung tinggi menjadi hambatan lain. Pasokan rumah terjangkau dan keringanan hipotek bagi keluarga dengan anak dinilai mendesak. Namun, tantangan paling struktural adalah beban pengasuhan yang masih timpang secara gender. Partisipasi pria dalam urusan pengasuhan anak masih rendah, dan pemahaman di tempat kerja dinilai belum memadai. Reformasi gaya kerja yang menyeluruh menjadi tanggung jawab perusahaan.

Kekhawatiran baru muncul dari sikap pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menangani akar masalah. Strategi “masa depan anak-anak” Jepang memang menargetkan penggandaan anggaran untuk anak dan pengasuhan pada awal 2030-an, namun rencana percepatan penanganan penurunan kelahiran saat ini memasuki tahun fiskal terakhir. Tanpa evaluasi menyeluruh dan kebijakan yang benar-benar efektif mulai tahun depan, krisis demografi Jepang berpotensi semakin dalam.

Bagi Indonesia, pengalaman Jepang menjadi cermin penting. Meski tingkat kelahiran Indonesia masih di atas level replacement, tren penurunan TFR dalam dua dekade terakhir patut diwaspadai. Urbanisasi, biaya pendidikan dan perumahan yang meningkat, serta partisipasi perempuan di pasar kerja tanpa diimbangi dukungan pengasuhan, adalah isu serupa yang mulai mengemuka. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari kegagalan Jepang: kebijakan pro-natalitas tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan jaminan stabilitas ekonomi, kesetaraan gender, dan keterjangkauan hunian.

Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah Jepang membalikkan tren sebelum generasi mudanya benar-benar kehilangan harapan untuk berkeluarga? Ataukah negara itu akan menjadi studi kasus pertama tentang kegagalan total kebijakan populasi di era modern?