Ketika Demokrasi Mengadopsi Tangan Besi Digital: Spyware Israel dan India Jadi Ancaman Baru

Praktik pengawasan digital yang selama ini identik dengan rezim otoriter seperti China dan Rusia, kini mulai merambah negara-negara demokrasi. Israel dan India menjadi contoh nyata bagaimana alat-alat pengawasan canggih—dari spyware hingga tekanan pada platform digital—digunakan untuk membungkam kritik, bahkan diekspor ke luar negeri. Fenomena ini mengaburkan garis antara keamanan nasional dan represi politik.

Israel, yang selama ini dikenal sebagai negara demokrasi dengan industri teknologi maju, mengizinkan perusahaan swasta mengekspor spyware di bawah sistem regulasi negara. NSO Group, pengembang Pegasus, memasarkan produknya sebagai alat untuk memerangi terorisme dan kejahatan serius. Namun, investigasi menunjukkan Pegasus digunakan untuk memata-matai jurnalis di Meksiko, politisi oposisi di India, dan kelompok masyarakat sipil di Hongaria. Spyware ini mampu menginfeksi ponsel tanpa perlu diklik tautan, mengakses pesan, panggilan, mikrofon, dan kamera.

Meskipun Israel memperketat aturan ekspor pada 2021, masalah tidak selesai. Awal 2025, terungkap bahwa Paragon Solutions—perusahaan spyware Israel yang didirikan mantan Perdana Menteri Ehud Barak—mengembangkan alat Graphite yang bisa membobol komunikasi terenkripsi. WhatsApp melaporkan hampir 100 jurnalis dan anggota masyarakat sipil menjadi sasaran Graphite. Citizen Lab mengonfirmasi temuan itu, meski pelaku spesifik belum teridentifikasi.

Di India, Amnesty International menemukan bukti forensik penggunaan Pegasus pada ponsel jurnalis terkemuka. Laporan sebelumnya menyebut jurnalis, aktivis, pengacara, dan tokoh oposisi masuk dalam daftar target. Mahkamah Agung India akan memutuskan perlunya investigasi atas dugaan penggunaan Pegasus oleh pemerintah. Pemerintah India membantah, dengan Menteri IT Ashwini Vaishnaw menyatakan pengawasan semacam itu tidak mungkin dilakukan di bawah hukum India. Namun, pemerintah menolak mengajukan afidavit rinci dengan alasan keamanan nasional.

Kasus India tidak berdiri sendiri. Pada 2023, Apple memperingatkan setidaknya 20 politisi oposisi dan jurnalis India bahwa iPhone mereka mungkin menjadi target "penyerang yang disponsori negara". Pemerintah India membantah, namun mengumumkan investigasi. Tekanan pada platform media sosial untuk menghapus konten kritis juga meningkat, sementara pendukung partai berkuasa sering melancarkan kampanye pelecehan online terhadap kritikus pemerintah.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Israel dan India. Hongaria, Turki, dan Meksiko juga tercatat menggunakan spyware dan kontrol online agresif. Teknologi yang dulu dipuji sebagai alat protes dan konektivitas kini digunakan untuk pengawasan dan kontrol. Rusia menggunakan troll farm untuk memanipulasi diskusi politik, sementara jaringan "AKtroll" pro-pemerintah Turki dituduh memperkuat narasi resmi dan melecehkan suara oposisi.

Bagi Indonesia, tren ini menjadi peringatan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan spyware impor atau pengembangan alat pengawasan dalam negeri. Regulasi yang longgar dan kurangnya transparansi dapat membuka celah bagi praktik serupa. Apalagi, Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur digital dan keamanan siber, namun tanpa pengawasan ketat, alat-alat ini bisa berbalik mengancam kebebasan sipil.

Digital authoritarianism tidak datang tiba-tiba. Ia maju melalui normalisasi: spyware dilisensikan sebagai "keamanan", platform didorong membungkam perbedaan, pemadaman internet dianggap "sementara". Jika demokrasi ingin bertahan, diperlukan komitmen pada kontrol ketat ekspor spyware, transparansi, dan pengawasan independen. Jurnalis, aktivis, dan kelompok oposisi harus dijamin ruang gerak mereka. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal nama.