Bedah Rumah di Bantul: Mendagri dan Menteri PKP Sasar 15.000 Unit di Perbatasan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6). Kunjungan ini menjadi simbol komitmen pemerintah mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni, terutama di wilayah yang selama ini luput dari perhatian.

Rombongan menyambangi rumah milik warga di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan. Kondisi bangunan memprihatinkan: dinding anyaman bambu sudah lapuk, lantai masih tanah, dan fondasi hanya berupa susunan batu tanpa semen. Rumah itu telah dihuni sejak 1984 dan belum pernah tersentuh program perbaikan. Penghuninya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis sasaran BSPS.

Dalam dialog dengan penghuni, Tito mengungkapkan rasa syukur karena rumah tersebut akhirnya mendapat bantuan. "Alhamdulillah," ujarnya singkat. Namun, di balik momen haru itu, tersirat persoalan struktural: masih banyak rumah serupa yang menanti perhatian negara.

Tito menjelaskan, program BSPS tidak sekadar meratakan pembangunan. Di kawasan perbatasan, perbaikan rumah tidak layak huni dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan negara. "Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," kata Mendagri. Langkah ini dinilai strategis karena hunian layak dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mencegah pengaruh negatif dari negara tetangga.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, pihaknya telah mengunjungi langsung lokasi terdampak bencana di Sitaro. Banjir bandang yang melanda beberapa waktu lalu merusak ratusan rumah. "Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang lagi jalan," ujarnya. Perbaikan di daerah rawan bencana menjadi prioritas untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Kunjungan di Bantul juga diisi dialog virtual dengan penerima BSPS lain di DIY serta peresmian simbolis program tersebut. Kehadiran Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti menunjukkan sinergi lintas lembaga dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Namun, tantangan tetap besar: data DTSEN masih terus diperbarui, sementara anggaran dan kapasitas pelaksana di daerah perlu dipastikan.

Ke depan, efektivitas program BSPS akan diuji oleh konsistensi pendataan, pengawasan, dan keberlanjutan pendanaan. Akankah target 15.000 unit di perbatasan tercapai tepat waktu, atau justru terhambat birokrasi dan keterbatasan akses? Jawabannya akan menentukan apakah program ini benar-benar menjadi solusi permanen bagi jutaan rumah tidak layak huni di Indonesia.