Sekolah Rakyat Targetkan 45 Ribu Siswa Tahun Ini, Menuju 100 Ribu pada 2028

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan jumlah peserta didik di Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 45 ribu orang pada tahun ajaran 2026-2027, setelah menambah alokasi 32 ribu siswa baru. Langkah ini merupakan bagian dari perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 15 ribu siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Dengan tambahan 32 ribu siswa pada tahun ajaran mendatang, total peserta didik akan melonjak signifikan. “Tahun 2025-2026 ada lebih dari 15 ribu siswa eksisting, dan pada 2026-2027 ada alokasi lebih dari 32 ribu siswa tambahan. Berarti keseluruhan nanti 45 ribu lebih tahun ini,” ujarnya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Target jangka pendek tersebut bukanlah akhir. Pemerintah telah menetapkan sasaran ambisius untuk tahun ajaran 2027-2028, yakni menembus angka 100 ribu siswa. Gus Ipul menegaskan bahwa pencapaian ini bergantung pada pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. “Tahun depan 2027-2028 lebih dari 100 ribu. Insya Allah ini sesuai dengan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat,” katanya.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Calon siswa dijangkau langsung oleh pemerintah berdasarkan data DTSEN, dengan prioritas pada anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam proses penjangkauan, ditemukan banyak anak yang belum tersentuh pendidikan formal. “Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini, ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” ungkapnya.

Proses seleksi dilakukan melalui verifikasi data dan tanpa pungutan biaya. Gus Ipul menegaskan larangan keras terhadap praktik suap, pembayaran, atau titipan dari pihak mana pun, sesuai arahan Presiden Prabowo. “Di sini dilarang untuk suap-menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapa pun,” tegasnya.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik sebagai sekolah rintisan. Salah satu contohnya adalah SRMP 17 Tabanan yang menampung 74 siswa SMP dalam tiga rombongan belajar. Pemerintah juga menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Pelanggar akan ditindak tegas dan diberhentikan.

Dengan target yang terus meningkat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pertanyaannya, apakah pembangunan infrastruktur dan penjangkauan dapat berjalan seimbang untuk mencapai target 100 ribu siswa pada 2028?