Penggeledahan BGN: Istana Buka Suara soal Tata Kelola, Dugaan Jual-Beli Titik SPPG Mengemuka

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026), dengan menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya pemerintah membenahi sistem manajemen di lembaga publik. Pernyataan ini keluar sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya.

Prasetyo menekankan bahwa penggeledahan merupakan konsekuensi logis dari komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola di setiap kementerian dan lembaga. "Ini bagian dari proses untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia juga mengingatkan para pejabat agar menjauhi praktik melanggar norma hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Di sisi lain, Prasetyo meminta semua pihak memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Masyarakat diminta menunggu hasil resmi dari penyidik sebelum mengambil kesimpulan. "Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan nanti kita lihat hasilnya," tuturnya.

Penggeledahan yang menyasar ruang pimpinan BGN di lantai 2 kantor pusat Jakarta ini diduga kuat terkait kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sumber internal Kejaksaan Agung menyebutkan penyidikan berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang melibatkan oknum pejabat tinggi BGN. Hingga kini, setidaknya 20 laporan polisi telah masuk dari masyarakat yang mengaku menjadi korban.

Modus operandi yang terungkap menunjukkan para pelaku mengaku memiliki koneksi dengan pejabat atau orang dalam BGN, serta menggunakan foto-foto sebagai bukti kedekatan. Pola serupa ditemukan di beberapa daerah, mengindikasikan jaringan yang rapi dan sistematis. BGN sendiri, berdasarkan hasil penelusuran internal, menduga ada kelompok terstruktur yang bermain di balik penipuan ini.

Kronologi pergantian pimpinan BGN turut memperkuat urgensi penegakan hukum. Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya pada Selasa (2/6/2026) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1,5 tahun. Posisi Kepala BGN kini diisi Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat wakil kepala, sementara dua wakil baru dijabat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Bagi publik Indonesia, kasus ini menjadi ujian kredibilitas program unggulan pemerintah. Program MBG yang menyasar perbaikan gizi anak sekolah dan ibu hamil kini dihadapkan pada praktik korupsi yang justru menggerogoti dana dari dalam. Pertanyaan besarnya, apakah perombakan pimpinan dan penggeledahan kali ini cukup untuk membersihkan BGN dari praktik nakal, atau justru baru awal dari pengungkapan skandal yang lebih besar?