Kim Yo Jong Kecam Denuklirisasi Korut: Mimpi Anakronistis AS Tak Mengikat

Kim Yo Jong, adik sekaligus pejabat tinggi Korea Utara, kembali melontarkan pernyataan keras menolak tuntutan denuklirisasi yang digaungkan Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu (7/6/2026), ia menyebut dorongan Washington untuk melucuti senjata nuklir Pyongyang sebagai "mimpi anakronistis" yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sikap ini menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan goyah dari jalur pengembangan senjata nuklirnya.

Pernyataan Kim Yo Jong muncul hanya sehari sebelum Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Pyongyang untuk bertemu Pemimpin Kim Jong Un. Kunjungan Xi yang pertama dalam tujuh tahun terakhir ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat kembali pengaruhnya terhadap Korea Utara, yang dalam beberapa tahun terakhir lebih condong ke Rusia. Para analis memperkirakan Xi akan menghindari pembahasan langsung soal denuklirisasi dan lebih fokus menawarkan bantuan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Kim Yo Jong secara spesifik membantah klaim AS bahwa Presiden Donald Trump dan Xi Jinping telah sepakat untuk mendorong denuklirisasi Korea Utara dalam pertemuan puncak di Beijing bulan lalu. Ia menyebut informasi tersebut sebagai "kabar palsu" dan menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara nuklir tidak dapat diganggu gugat oleh retorika sepihak AS.

"Beberapa pejabat di Amerika Serikat gagal bangun dari mimpi escapist dan anakronistis mereka," ujar Kim Yo Jong, seperti dikutip media pemerintah Korea Utara. Ia juga menuduh AS dan Korea Selatan terus mendorong "pembangunan persenjataan tanpa henti" yang justru memaksa Pyongyang memperkuat pencegahan nuklir untuk pertahanan diri.

Sejak diplomasi tingkat tinggi antara Kim Jong Un dan Trump runtuh pada 2019, Korea Utara terus mempercepat pengembangan arsenal nuklirnya. Para pakar menilai Kim mengincar pengakuan internasional sebagai negara nuklir agar dapat menuntut pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini membebani perekonomiannya. Pekan lalu, Kim mengunjungi pabrik produksi bahan nuklir baru dan menegaskan akan memperkuat kekuatan nuklir "dengan laju eksponensial".

Dalam kunjungan ke pabrik senjata pada Sabtu (6/6), Kim juga meminta peningkatan kapasitas produksi rudal sebesar 2,5 kali lipat dalam periode rencana lima tahun. Langkah ini menunjukkan bahwa Pyongyang tidak hanya mempertahankan, tetapi juga mengintensifkan program persenjataannya di tengah tekanan internasional.

Pergeseran aliansi Korea Utara ke Rusia juga menjadi sorotan. Seoul dan Washington menuduh Pyongyang telah mengirim pasukan dan senjata konvensional untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Sebagai imbalannya, Korea Utara dilaporkan menerima bantuan ekonomi dan teknis dari Moskow. Hal ini menambah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan, terutama bagi Indonesia yang selama ini mendorong perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB, Indonesia kerap mendorong dialog dan sanksi yang proporsional. Namun, sikap Korea Utara yang semakin keras dan aliansinya dengan Rusia dapat mempersulit upaya diplomasi multilateral. Selain itu, ketegangan yang meningkat di kawasan Asia Timur berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan maritim yang menjadi perhatian Jakarta.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah kunjungan Xi Jinping mampu mengubah arah kebijakan Korea Utara, atau justru semakin memperkuat posisi Pyongyang untuk menolak denuklirisasi. Dengan dukungan Rusia dan China yang terbatas, Kim Jong Un tampaknya akan terus bermain di dua kaki, memanfaatkan rivalitas AS-China untuk memperkuat posisi tawarnya. Sementara itu, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan harus bersiap menghadapi potensi eskalasi yang dapat mengguncang tatanan keamanan regional.