Harga BBM Melonjak, Mobil Listrik di India Mulai Dilirik—Tapi Jalan Masih Panjang
Baca dalam 60 detik
- Penjualan mobil listrik India tumbuh 25% tahun lalu dan menembus 5% pangsa pasar, titik yang dianggap sebagai ambang adopsi massal.
- Konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak 50%, membuat konsumen beralih ke EV, namun infrastruktur pengisian daya masih timpang.
- Regulasi emisi CAFE-3 yang akan berlaku tahun depan diproyeksi mempercepat transisi, meski rantai pasok baterai masih bergantung pada China.
Kenaikan harga bahan bakar minyak akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah mendorong masyarakat India untuk beralih ke kendaraan listrik. Dalam setahun terakhir, pasar mobil listrik di negara itu tumbuh 25%, dan untuk pertama kalinya pangsa pasar kendaraan listrik menembus angka 5%—sebuah ambang batas yang lazim dianggap sebagai titik kritis adopsi massal.
Asosiasi dealer mobil India menyebut transisi ini bukan lagi sekadar tren, melainkan pergeseran substansial. Segmen mobil besar dengan harga di atas 1 juta rupee (sekitar Rp190 juta) mencatat satu dari sepuluh unit terjual adalah listrik. Sementara itu, kendaraan roda tiga dan sepeda motor listrik masing-masing sudah menguasai lebih dari 30% dan 15% penjualan di kategorinya.
India mengimpor hampir 90% kebutuhan minyaknya. Lonjakan harga minyak mentah hingga 50% dalam beberapa bulan terakhir memaksa pemerintah menaikkan harga BBM yang sempat stabil selama empat tahun. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan mengimbau warganya untuk melakukan car pooling, menggunakan transportasi umum, atau bekerja dari rumah demi menghemat bahan bakar.
Analis Nomura menilai ketidakpastian global dan harga BBM yang tinggi menjadi katalis tambahan bagi adopsi EV. Namun, faktor jangka panjang yang lebih krusial adalah regulasi CAFE-3 yang mulai berlaku April tahun depan. Aturan ini mewajibkan produsen mobil menurunkan emisi karbon hingga 33% pada 2032, dengan sanksi yang lebih tegas. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang tidak pernah benar-benar menagih denda miliaran dolar, CAFE-3 diprediksi akan ditegakkan secara ketat.
Delhi, salah satu kota paling tercemar di dunia, juga mengeluarkan draf kebijakan ambisius yang melarang registrasi kendaraan roda dua dan tiga bermesin konvensional mulai 2027. Langkah ini diharapkan memacu transisi di daerah lain.
Meski optimisme menguat, India masih tertinggal dari negara-negara besar. Pangsa pasar EV di China sudah mencapai 53,3%, Uni Eropa 20%, dan Amerika Serikat 8%. Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur pengisian daya. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah stasiun pengisian umum bertambah dari 2.000 menjadi 10.000, tetapi distribusinya timpang—empat dari 28 negara bagian menguasai lebih dari separuhnya. Sebagai perbandingan, China memiliki 20 juta titik pengisian umum.
Kekhawatiran akan jarak tempuh (range anxiety) masih menjadi momok konsumen. Selain itu, rantai pasok baterai India sangat bergantung pada impor. China menguasai 70-80% pemurnian litium dan kobalt, serta hampir 90% pemisahan logam tanah jarang. KPMG memperingatkan bahwa ketergantungan ini menimbulkan risiko geopolitik dan dapat memperlambat adopsi EV serta menaikkan biaya produksi.
“Membangun rantai pasok terintegrasi dari pertambangan hingga pembuatan baterai bisa memakan waktu lebih dari satu dekade. India perlu kombinasi langkah jangka pendek untuk keamanan pasokan dan inisiatif jangka panjang untuk mengembangkan kemampuan domestik,” tulis KPMG dalam laporannya.
Mantan CEO Niti Aayog, Amitabh Kant, menekankan bahwa kepastian regulasi menjadi kunci. CAFE-3 yang sudah tiga tahun dibahas masih bersifat tentatif, meski draf final dikabarkan segera terbit. Tanpa kejelasan, produsen menunda investasi dan rantai pasok berjalan lambat. Pertanyaannya, akankah pemerintah India mampu mengejar ketertinggalan infrastruktur dan rantai pasok sebelum gelombang adopsi massal benar-benar datang?
