Trump Tunjuk Loyalis Tanpa Pengalaman Intelijen sebagai Kepala Badan Intelijen AS
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump menunjuk Bill Pulte, seorang loyalis tanpa latar belakang keamanan nasional, sebagai pelaksana tugas Direktur Intelijen Nasional menggantikan Tulsi Gabbard yang mengundurkan diri.
- Pulte, yang juga menjabat Kepala Badan Pembiayaan Perumahan Federal, dikenal sebagai 'anjing penyerang' Trump yang kerap menyerang lawan politik, termasuk mengakses data hipotek pejabat Demokrat secara tidak sah.
- Penunjukan ini menuai kecaman dari anggota parlemen Demokrat yang meragukan independensi intelijen AS, sementara Wakil Presiden JD Vance membela Pulte sebagai sosok yang akan menundukkan birokrasi intelijen pada kepemimpinan terpilih.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan menunjuk Bill Pulte, seorang loyalis tanpa pengalaman di bidang keamanan nasional, sebagai pelaksana tugas Direktur Intelijen Nasional (DNI) pada Selasa (2/6). Pulte, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pembiayaan Perumahan Federal (FHFA) dan mengawasi raksasa hipotek Fannie Mae serta Freddie Mac, akan tetap memegang posisi lamanya di sektor perumahan. Langkah ini diambil setelah Tulsi Gabbard, pendahulu Pulte yang juga kontroversial, mengundurkan diri pada akhir Mei karena perbedaan pandangan dengan Trump terkait kebijakan perang melawan Iran.
Penunjukan Pulte langsung menuai kritik tajam, terutama karena jabatan DNI secara hukum mensyaratkan pemiliknya memiliki 'keahlian keamanan nasional yang luas'—kualifikasi yang tidak dimiliki Pulte. Trump, dalam unggahan di media sosial, justru memuji Pulte sebagai sosok yang 'memiliki pengalaman mendalam dalam menangani masalah paling sensitif di Amerika, yaitu keselamatan dan kesehatan pasar.' Namun, pengamat menilai bahwa keputusan ini lebih mencerminkan prioritas Trump pada loyalitas ketimbang kompetensi teknis.
Pulte, 38 tahun, pewaris kekayaan dari perusahaan konstruksi PulteGroup, telah lama dikenal sebagai 'anjing penyerang' Trump. Ia kerap melancarkan serangan politik terhadap lawan-lawan Trump, termasuk menuduh Senator Adam Schiff dan Jaksa Agung New York Letitia James memalsukan dokumen hipotek. Bahkan, menurut laporan Wall Street Journal, Pulte diduga mengakses catatan hipotek James dan pejabat Demokrat lainnya secara tidak sah melalui sistem Fannie Mae. Sebuah dakwaan federal terhadap James sempat diajukan pada Oktober lalu, tetapi kemudian dibatalkan tanpa prasangka oleh hakim federal sebulan kemudian.
Tak hanya itu, Pulte juga mendorong kasus penipuan hipotek terhadap Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, yang menjadi dasar upaya Trump untuk memecat pejabat bank sentral tersebut. Kasus itu kini masih menunggu keputusan Mahkamah Agung. Tindakan agresif Pulte telah mempolarisasi banyak pihak, termasuk di lingkaran dalam Trump sendiri. Pada 2025, Menteri Keuangan Scott Bessent bahkan sempat mengancam akan memukul Pulte dalam sebuah acara makan malam di klub pribadi, seperti dilaporkan Wall Street Journal dan Politico.
Di sisi lain, para pemimpin Partai Demokrat mengecam keras penunjukan ini. Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyatakan bahwa Pulte tampaknya dipilih 'karena Gedung Putih percaya ia akan memberikan narasi yang diinginkan, bukan intelijen yang kita butuhkan.' Warner menambahkan bahwa presiden telah memilih pejabat yang menunjukkan 'kesediaan dan bahkan semangat untuk menggunakan wewenang pemerintah demi balas dendam politik.' Senator Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat, menegaskan bahwa seseorang yang mengajukan 'tuduhan palsu, politis, dan keterlaluan terhadap pejabat publik yang tidak disukainya tidak bisa dipercaya untuk melindungi keamanan nasional.'
Namun, Wakil Presiden JD Vance membela Pulte, menyebutnya sebagai 'pria hebat yang menyadari bahwa birokrasi komunitas intelijen harus merespons kepemimpinan terpilih, bukan sebaliknya.' Sementara itu, Mehmet Oz, Administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid, menolak berkomentar soal kualifikasi Pulte saat jumpa pers di Gedung Putih. Pulte sendiri telah memecat pengawas etika internal yang menyelidiki sekutunya sendiri, dengan alasan mengakhiri kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang ingin dibasmi Trump dari pemerintahan AS.
Bagi Indonesia, dinamika politik di AS ini patut dicermati. Pergantian pimpinan intelijen AS dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Washington, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Pulte yang tidak memiliki pengalaman intelijen dan lebih fokus pada agenda politik domestik berpotensi mengubah prioritas intelijen AS, yang selama ini menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam bidang keamanan dan kontra-terorisme. Selain itu, pendekatan agresif Pulte terhadap lawan politik bisa memperdalam polarisasi di AS, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas global.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Pulte mampu menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, atau justru akan menjadi alat politik Trump untuk membersihkan aparat intelijen dari pejabat yang dianggap tidak loyal. Dengan sejarah konfliknya di lingkaran dalam Trump dan kurangnya pengalaman, masa jabatan Pulte sebagai DNI diperkirakan akan penuh gejolak.
