Tito Karnavian Perketat Pembinaan Kepala Daerah: Kolaborasi Antikorupsi Diperluas
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian mengumumkan perluasan program pembinaan kepala daerah yang melibatkan KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk mencegah korupsi.
- Sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dan SIPD akan digunakan untuk memantau pengelolaan keuangan daerah secara real-time, menekan celah penyimpangan.
- Keberhasilan pembinaan tetap bergantung pada integritas pribadi kepala daerah, dengan kemungkinan masih ada yang tersandung kasus hukum.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi lintas lembaga sebagai strategi utama meningkatkan integritas dan tata kelola di tingkat lokal.
Di sela-sela pengukuhan wisudawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Minggu (19/7), Tito memaparkan rentetan langkah pembinaan yang dimulai sejak kepala daerah terpilih dilantik. Program retret pembekalan di awal masa jabatan menjadi pintu masuk yang diisi oleh berbagai institusi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah menteri. "KPK mengisi, BPKP mengisi, para menteri mengisi, untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik," ujarnya.
Pembinaan tidak berhenti pada seremonial. Pemerintah mengembangkan sistem pencegahan berbasis teknologi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tito menjelaskan, platform ini memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan daerah secara aktual, sehingga potensi penyimpangan bisa dideteksi lebih dini.
Menteri yang akrab disapa Tito itu menegaskan pembinaan bersifat berkelanjutan dan tidak sekadar formalitas. "Ya, pasti dievaluasi, tetap evaluasi," katanya ketika ditanya soal mekanisme pengawasan. Namun ia juga mengakui bahwa sistem apa pun tidak bisa menjamin keberhasilan total. "Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses, mungkin ada yang kena masalah, mudah-mudahan enggak ada," ujarnya, mengingatkan bahwa faktor personal tetap menjadi variabel krusial.
Langkah ini menjadi penting di tengah masih tingginya angka kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Tito sebelumnya pernah menyoroti masalah rekrutmen sebagai salah satu celah utama. Kini, lewat pendekatan pembinaan yang lebih sistemik dan kolaboratif, pemerintah berharap dapat menekan angka korupsi di daerah. Pertanyaan yang tersisa: akankah kesadaran individu mampu mengimbangi kerangka pengawasan yang semakin ketat?
