Inggris Kerek Target Emisi 87% pada 2042: Antara Ambisi Iklim dan Tekanan Energi

Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk memangkas emisi gas rumah kaca hingga 87 persen dari level tahun 1990 pada periode 2038 hingga 2042, sebuah langkah yang disebut sebagai pilar utama menuju target netral karbon pada 2050. Keputusan ini diambil di tengah tekanan pasokan energi global akibat konflik bersenjata di Ukraina dan Timur Tengah.

Menteri Energi Inggris, Ed Miliband, menyatakan bahwa pemerintah menerima rekomendasi dari Komite Perubahan Iklim (Climate Change Committee) yang independen untuk menetapkan target tersebut sebagai anggaran emisi periode kelima. Target ini bersifat mengikat secara hukum berdasarkan Undang-Undang Perubahan Iklim 2008, yang mewajibkan pemerintah untuk menetapkan batas emisi lima tahunan secara ketat.

Menurut Miliband, transisi ke energi bersih merupakan strategi jangka panjang untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari gejolak harga bahan bakar fosil. "Inggris menghadapi guncangan harga bahan bakar fosil kedua dalam satu dekade ini. Satu-satunya cara untuk melindungi keuangan keluarga dan perusahaan adalah dengan mendorong energi bersih buatan dalam negeri yang kita kendalikan sendiri," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Para ilmuwan menyambut positif langkah ini sebagai tonggak penting menuju target 2050. Namun, Martin Siegert, profesor geosains dari Universitas Exeter, mengingatkan bahwa ambisi tanpa rencana aksi yang koheren dan badan pengawas independen hanya akan menjadi slogan. "Kita butuh rencana yang terpadu dan sebuah dewan pelaksana yang independen dari pemerintah, politik, dan Komite Perubahan Iklim untuk memastikan target ini terwujud," tegasnya.

Di sisi lain, partai oposisi Konservatif dan Reform UK mengecam keputusan tersebut. Juru bicara energi Partai Konservatif, Claire Coutinho, menyebut target itu akan "melemahkan, memiskinkan, dan menaikkan tagihan energi masyarakat." Mereka mendorong pemerintah untuk melonggarkan target energi terbarukan dan meningkatkan eksploitasi minyak serta gas bumi di Laut Utara demi mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Bagi Indonesia, langkah Inggris ini menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara maju tetap berkomitmen pada agenda iklim meskipun dihantam krisis energi. Sebagai negara yang turut meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia dapat memetik pelajaran tentang pentingnya kerangka hukum yang mengikat untuk target iklim, serta keseimbangan antara ambisi lingkungan dan ketahanan energi nasional. Transisi energi Indonesia yang masih bergantung pada batu bara dan energi fosil lainnya perlu dipercepat dengan skema pendanaan yang jelas, mengingat tekanan global terhadap pembiayaan hijau semakin besar.

Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah Inggris membuktikan bahwa target emisi yang ketat tidak harus berujung pada krisis energi dan ekonomi? Atau justru sebaliknya, langkah ini akan menjadi bumerang yang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam perjuangan melawan perubahan iklim?