Thaksin Shinawatra Bebas Penuh Lebih Cepat: Dekrit Kerajaan Hapus Sisa Hukuman

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi dibebaskan dari sisa hukuman penjara tanpa harus menunggu hingga 9 September 2026, setelah dekrit pengampunan kerajaan (Royal Pardon) diterbitkan dalam Lembaran Negara pada 2 Juni. Dekrit yang mulai berlaku sehari setelah publikasi itu dikeluarkan untuk memperingati ulang tahun ke-4 siklus kelahiran Ratu Thailand pada 3 Juni.

Thaksin, yang kembali ke Thailand pada 2023 setelah bertahun-tahun di pengasingan, menjalani hukuman satu tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukuman awalnya delapan tahun, namun diringankan melalui pengampunan kerajaan. Pada September 2025, Mahkamah Agung Thailand memutuskan bahwa masa rawat inapnya di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa tahanan, sehingga ia harus menjalani hukuman satu tahun penuh.

Ia dibebaskan bersyarat pada 11 Mei 2026 dan dikenakan gelang pemantau elektronik (EM) serta wajib lapor ke petugas pembebasan bersyarat. Sisa hukumannya saat itu tinggal sekitar empat bulan, jauh di bawah batas satu tahun yang ditetapkan dalam dekrit pengampunan. Dengan demikian, Thaksin memenuhi syarat untuk dibebaskan penuh berdasarkan Pasal 8 dekrit, yang mencakup narapidana dengan sisa masa hukuman tidak lebih dari satu tahun sejak dekrit berlaku.

Departemen Pemasyarakatan dan Departemen Pembebasan Bersyarat Thailand dijadwalkan memproses langkah-langkah formal setelah dekrit berlaku, termasuk memperbarui status hukum Thaksin, melepas gelang EM, dan menerbitkan dokumen pembebasan. Langkah ini mengakhiri masa pengawasan yang seharusnya berlangsung hingga 9 September.

Keputusan ini memicu spekulasi tentang kemungkinan kembalinya Thaksin ke kancah politik Thailand. Sebagai tokoh yang masih memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan pendukung setianya, pembebasan penuh ini dapat membuka jalan bagi Thaksin untuk lebih aktif dalam politik, meskipun secara hukum ia dilarang memegang jabatan publik. Pengamat politik Thailand menilai langkah ini sebagai sinyal rekonsiliasi antara elite politik dan kerajaan, namun juga berpotensi memicu ketegangan dengan kubu konservatif yang menentang Thaksin.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan dinamika politik Thailand yang kerap memengaruhi stabilitas kawasan ASEAN. Thailand merupakan mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara, dan perubahan konstelasi politik di Bangkok dapat berdampak pada kebijakan ekonomi regional. Selain itu, kasus Thaksin menyoroti praktik pengampunan kerajaan yang unik di Thailand, berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang tidak mengenal pengampunan serupa dari kepala negara secara langsung.

Ke depan, pertanyaan terbesar adalah apakah Thaksin akan memanfaatkan kebebasannya untuk kembali memengaruhi politik Thailand, atau justru memilih untuk menikmati masa pensiun. Dengan pemilu Thailand yang dijadwalkan pada 2027, pergerakan Thaksin dan partai politik yang dekat dengannya akan menjadi sorotan utama.