Kepala BGN Dicopot di Tengah Skandal Jual Beli Titik Dapur MBG: Istana Buka Suara

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pencopotan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, yang terjadi bersamaan dengan merebaknya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026), Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan audit internal menyeluruh di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan berkelanjutan.

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan, BGN memegang peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga tata kelola yang kuat dan kepemimpinan yang akuntabel menjadi mutlak diperlukan.

Pencopotan tersebut meliputi Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang—sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN—sebagai Kepala BGN yang baru. Dua posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyegarkan manajemen di tengah krisis kepercayaan.

Skandal jual beli titik SPPG mencuat setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan ke kepolisian. Hingga kini, sedikitnya 20 laporan telah diterima. Dua daerah menjadi sorotan: Batam, dengan dugaan penjualan dua titik SPPG senilai Rp 400 juta, dan Jawa Barat, di mana kerugian ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar yang menimpa 21 korban. Badan Gizi Nasional, berdasarkan penelusuran dan bukti yang dikumpulkan, menyimpulkan praktik tersebut dilakukan secara terorganisir oleh kelompok terstruktur.

Konteks Indonesia: Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Namun, dugaan penipuan yang melibatkan oknum di tubuh BGN berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas program. Bagi investor dan pelaku usaha yang bergerak di sektor pangan dan logistik, kasus ini menjadi sinyal perlunya due diligence lebih ketat dalam setiap kemitraan dengan lembaga pemerintah. Regulasi pengadaan dan pengawasan titik distribusi pun diprediksi akan diperketat.

Menurut analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, praktik jual beli titik SPPG mencerminkan celah pengawasan yang serius. “Modusnya terorganisir, artinya ada jaringan yang memanfaatkan ketidakjelasan prosedur. Audit internal harus diikuti dengan reformasi sistem seleksi mitra dan transparansi alokasi dana,” ujarnya. Ia menambahkan, rotasi kepemimpinan saja tidak cukup jika tidak dibarengi penguatan fungsi pengawas internal dan eksternal.

Ke depan, publik menunggu hasil audit internal BGN dan langkah hukum terhadap para pelaku. Pertanyaan besarnya: apakah pergantian pimpinan ini akan mampu membersihkan citra BGN dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, atau justru menjadi awal dari pengungkapan kasus-kasus serupa yang lebih luas?