Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Agustina Arumsari Masuk sebagai Wakil Kepala Baru

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Keputusan ini diumumkan bersamaan dengan pencopotan dua wakil kepala sebelumnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, serta pengangkatan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala lainnya.

Agustina bukanlah wajah baru di lingkungan birokrasi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak dilantik pada 19 Februari 2025. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini memulai kariernya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatra Barat. Sepanjang kariernya di BPKP, ia pernah menduduki posisi strategis seperti Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Daerah pada 2017, Direktur Investigasi III pada 2019, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada 2020.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pencopotan tiga pimpinan BGN — termasuk Kepala BGN — didasarkan pada evaluasi terhadap program makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 1,5 tahun. Menurut Prasetyo, terdapat catatan terkait kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola, serta kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan. "Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Pergantian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola program prioritas yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Kehadiran Agustina, yang berlatar belakang pengawasan keuangan dan investigasi, diharapkan mampu membawa perubahan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, Mayjen TNI Trenggono menambah dimensi militer dalam kepemimpinan BGN, yang sebelumnya didominasi oleh kalangan sipil.

Bagi Indonesia, program makan bergizi gratis merupakan salah satu agenda strategis untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Namun, implementasinya kerap dihadapkan pada persoalan distribusi, kualitas bahan pangan, dan pengawasan. Dengan masuknya figur dari BPKP, publik menantikan apakah BGN akan lebih ketat dalam pengendalian internal dan evaluasi program. Pertanyaan selanjutnya: apakah perombakan ini cukup untuk menjawab kritik yang beredar, atau justru akan memicu ketidakstabilan di tubuh lembaga yang masih relatif baru?