Hasto Buka Tabir Filosofi Lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme': Pelurusan Sejarah atau Konsolidasi Ideologi?

PDI Perjuangan secara resmi menghidupkan kembali lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme' dalam berbagai agenda internal partai, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya sistematis meluruskan narasi sejarah dan memperkuat basis ideologis. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa lagu tersebut bukan sekadar alat mobilisasi massa, melainkan medium untuk mengembalikan pemahaman otentik tentang Marhaenisme yang selama ini terdistorsi.

Menurut Hasto, inisiatif ini digerakkan oleh Kepala Situation Room PDIP Prananda Prabowo yang menyusun aransemen baru lagu tersebut. Tujuan utamanya adalah menghapus cap negatif yang melekat pada istilah 'Marhaen'—yang kerap dikaitkan secara keliru dengan ideologi komunis. "Marhaen bukan komunis, melainkan realitas sosial rakyat kecil yang mandiri namun terpinggirkan," tegas Hasto dalam pernyataannya usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Pemilihan momen peringatan Hari Lahir Pancasila bukanlah kebetulan. PDIP ingin menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yang diusung Bung Karno berakar pada pengalaman konkret rakyat Marhaen—petani, buruh, dan nelayan yang menjadi sasaran utama perjuangan kemerdekaan. Dengan menghadirkan kembali lagu ini, partai berupaya membangun kesadaran kolektif tentang watak sejati Pancasila yang transformatif dan anti-penindasan.

Bagi pengamat politik, langkah ini juga dibaca sebagai strategi partai untuk mempertegas identitas ideologisnya di tengah kontestasi elektoral yang semakin ketat. Sejak era Reformasi, PDIP kerap dituding mengalami krisis identitas karena terlalu pragmatis. Kembali ke narasi Marhaenisme bisa menjadi cara untuk merebut kembali basis massa tradisionalnya yang mulai tergerus.

Hasto juga menyinggung kondisi makro Indonesia yang dinilai tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, terutama di sektor pendidikan. "Kualitas pendidikan kita menurun. Spirit lagu ini mengingatkan bahwa politik harus membebaskan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa PDIP ingin mengaitkan simbol ideologis dengan isu konkret yang dirasakan rakyat.

Namun, ketika ditanya apakah partai akan mengusulkan lagu tersebut diputar di acara kenegaraan, Hasto mengelak. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah penyerapan spirit lagu dalam kebijakan nyata, bukan sekadar seremoni. "Bagi kami, yang utama adalah bagaimana kebijakan ideologis hingga teknokratis memberi manfaat bagi rakyat Marhaen," paparnya.

Langkah PDIP ini menuai respons beragam. Sebagian kalangan menilai positif sebagai upaya revitalisasi ideologi, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk nostalgia politik yang tidak relevan dengan tantangan kekinian. Pertanyaan yang mengemuka: apakah konsolidasi ideologi ini akan berdampak pada kebijakan konkret partai, atau hanya akan berhenti sebagai simbol tanpa substansi?