Pemilu Kolombia: Kandidat Pro-Perdamaian Tertinggal, Tuduhan Kecurangan Muncul

Pemilu presiden Kolombia memasuki babak baru setelah kandidat progresif Ivan Cepeda, yang didukung Presiden petahana Gustavo Petro, menolak mengakui kekalahannya pada putaran pertama yang berlangsung Minggu (1/6). Cepeda mengklaim tanpa bukti bahwa ratusan ribu suara telah dimanipulasi dan ada campur tangan asing, meskipun komisi pemilihan telah menghitung 99,98% suara.

Dengan perolehan 41% suara, Cepeda tertinggal dari Aberaldo de la Espriella, seorang pendatang baru yang mengusung pendekatan keamanan keras dan mendapat 44% suara. Keduanya gagal mencapai ambang 50% yang diperlukan untuk menang langsung, sehingga harus menjalani putaran kedua pada akhir Juni mendatang. De la Espriella, yang dijuluki "El Tigre", dengan cepat meroket dalam jajak pendapat beberapa pekan terakhir berkat janji memberantas kelompok bersenjata secara tegas.

Kemenangan tipis de la Espriella di putaran pertama diprediksi akan semakin memperkuat posisinya di putaran kedua, karena ia diperkirakan akan menyerap suara dari pemilih konservatif yang mendukung kandidat lain. Sementara itu, Cepeda yang merupakan senator progresif berjanji melanjutkan agenda "perdamaian total" ala Petro, sebuah pendekatan yang dinilai gagal meredam kekerasan.

Pemilu ini dipandang sebagai referendum atas kebijakan Petro, yang meskipun berhasil menaikkan upah minimum dan memperbaiki infrastruktur kesehatan, gagal mengendalikan kelompok bersenjata. Kekerasan justru meningkat, termasuk serangan drone dan pembunuhan calon presiden Miguel Uribe Turbay tahun lalu. Di sisi lain, de la Espriella menjanjikan pendekatan ala Nayib Bukele dari El Salvador, termasuk membangun 10 penjara super-max dan tindakan keras tanpa kompromi, yang menuai kritik hak asasi manusia.

Bagi Indonesia, dinamika politik Kolombia relevan mengingat kedua negara menghadapi tantangan serupa: mengelola konflik komunal dan separatisme, serta tekanan dari negara adidaya. Kebijakan keamanan yang represif versus pendekatan dialog menjadi dilema yang juga dihadapi pemerintah Indonesia di Papua dan daerah konflik lainnya. Hasil pemilu Kolombia bisa menjadi cermin bagi efektivitas masing-masing pendekatan.

"Pemilu hari ini tidak hanya penting bagi kami, tetapi bagi seluruh Amerika Latin. Siapa pun yang menang akan menunjukkan apakah kebijakan progresif akan berlanjut atau kembali ke kanan," ujar Juan Acevedo, sosiolog berusia 62 tahun, usai mencoblos di Bogota.

De la Espriella, yang secara terbuka mendukung Presiden AS Donald Trump, menyerukan pengawasan internasional terhadap putaran kedua. "Biarkan Amerika Serikat dan partai-partai demokratis memantau pemilu ini. Saya akan memimpin pertempuran ini; saya akan menjadi pejuang terbaik Kolombia," serunya di depan pendukung. Sikap ini mencerminkan pengaruh AS yang semakin agresif di kawasan, menekan negara-negara seperti Kolombia, Meksiko, dan Ekuador untuk bertindak keras terhadap kejahatan.

Polarisasi tajam terlihat di kalangan pemilih. Maria Eugenia, seorang penjahit berusia 57 tahun, mendukung de la Espriella karena kekerasan di pedesaan sudah di luar kendali. "Tentu, ketika Anda bertindak keras, selalu ada perdebatan. Tapi beberapa orang harus tumbang untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan," katanya. Sebaliknya, Acevedo khawatir pendekatan militeristik hanya akan mengulang siklus kekerasan selama 60 tahun konflik. "Bahayanya adalah kita kembali ke masa di mana semua orang berkata satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan peluru dan perang," ujarnya.

Putaran kedua pada Juni akan menjadi penentu: apakah Kolombia akan melanjutkan jalan damai yang rapuh atau beralih ke represi keras yang berisiko melanggar HAM. Pertanyaan besarnya, akankah de la Espriella mampu mengendalikan kelompok bersenjata tanpa memicu gelombang kekerasan baru, atau justru mengulang kegagalan masa lalu?