35 Negara Pulau Sepakat Perkuat Aksi Iklim dan Konservasi Laut di KTT Tokyo

Sebanyak 300 delegasi dari 35 negara pulau berkumpul di Tokyo pada Rabu (3/6) dalam KTT Negara Pulau yang pertama, sebuah forum dua hari yang menyoroti urgensi aksi bersama melawan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut. Pertemuan yang digagas oleh Nippon Foundation ini dinilai Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai forum multilateral negara pulau terbesar yang pernah digelar.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam pidato pembukaannya menegaskan komitmen Tokyo untuk mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut. “Kerja sama dengan semua pihak yang memiliki aspirasi yang sama sangat diperlukan untuk mewujudkan lautan berkelanjutan berdasarkan aturan hukum,” ujarnya.

Presiden Palau Surangel Whipps, yang menjadi salah satu ketua bersama KTT, menyoroti kesenjangan antara janji dan realisasi bantuan iklim. “Kami membutuhkan pendanaan yang benar-benar sampai, teknologi yang sesuai dengan konteks kami, dan kemauan politik yang sejalan dengan komitmen,” katanya. Ia menyerukan rencana aksi yang membawa harmoni dan harapan bagi generasi mendatang.

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan langsung dalam hasil KTT ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi ancaman serius dari naiknya permukaan laut, abrasi, dan pencemaran laut. Partisipasi Indonesia dalam forum ini menjadi momentum untuk mendorong agenda pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan serta penguatan diplomasi iklim di kawasan.

Selain isu perubahan iklim, para peserta juga menyoroti masalah sampah plastik laut yang kian mengkhawatirkan. Sejumlah negara mendesak adanya perjanjian internasional yang mengikat untuk menekan polusi plastik, sementara yang lain menekankan pentingnya pemetaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak untuk mendukung ekonomi biru.

KTT ini diharapkan menghasilkan dokumen kesimpulan yang akan dirilis pada hari terakhir, Kamis (4/6). Dokumen tersebut rencananya akan dijadikan bahan masukan dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan digelar di Turki pada November mendatang. Pertanyaannya, akankah komitmen di atas kertas kali ini benar-benar diikuti dengan aksi nyata di lapangan?