PDIP Sesalkan Kemunduran Demokrasi di Hari Lahir Pancasila: Hukum Tunduk pada Kekuasaan

Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), ia menyatakan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang menjadi substansi Pancasila telah bergeser menjadi demokrasi sentralistik, bahkan menuju negara otoriter yang populis.

Hasto menyoroti praktik penyelenggaraan negara yang dinilai menjauh dari prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan justru berubah orientasi dan tunduk pada kepentingan kekuasaan. “Aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan,” ujarnya.

Kritik ini bukan tanpa dasar. Hasto merujuk pada berbagai kasus kriminalisasi politik yang terjadi belakangan, yang menurutnya menunjukkan lemahnya supremasi hukum. Tanpa supremasi hukum, ia menegaskan, tidak akan ada fondasi politik dan ekonomi yang kokoh untuk pembangunan nasional. “Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan kritik bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran,” katanya.

Kondisi ini, menurut Hasto, menjadi alasan PDIP menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai, PDIP melakukan refleksi atas dinamika politik beberapa tahun terakhir, termasuk Pemilu 2024. “Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” ungkapnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momen bagi PDIP untuk mengingatkan kembali nilai-nilai dasar negara. Hasto menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Namun, ia menyesalkan bahwa praktik kekuasaan saat ini justru bertolak belakang dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya.

Bagi publik Indonesia, kritik PDIP ini membuka pertanyaan tentang arah demokrasi ke depan. Apakah peringatan ini akan mendorong perbaikan sistem hukum dan politik, atau justru memperdalam polarisasi? Yang jelas, pernyataan Hasto menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.