Reklamasi Kilat di Laut China Selatan: Ketika Semua Negara Berebut Pulau Buatan

Antelope Reef, sebuah gosong karang kecil di ujung barat laut Laut China Selatan, berubah total dalam waktu setengah tahun. Dari hamparan yang nyaris tenggelam, pulau itu kini menjelma menjadi sabuk pasir putih seluas enam kilometer persegi yang dihiasi bangunan di salah satu sudutnya. Transformasi ini bukan sekadar proyek teknik sipil—ia adalah pernyataan politik Beijing kepada para tetangganya yang juga mengklaim kawasan tersebut.

Reklamasi dilakukan dengan armada kapal keruk hisap raksasa yang mampu memindahkan 6.000 meter kubik pasir per jam, cukup untuk mengisi dua kolam renang Olimpiade. Kecepatan ini, menurut para pengamat, bisa memecahkan rekor dunia. Namun China bukan satu-satunya pemain. Setelah bertahun-tahun menyaksikan ekspansi Beijing, Vietnam kini gencar mengeruk gosong-gosong yang dikuasainya. Data Asian Maritime Transparency Initiative (AMTI) menunjukkan Hanoi telah memompa pasir di sedikitnya 20 terumbu karang dan membangun 11 pelabuhan baru dalam tiga tahun terakhir. Kini Vietnam menguasai lebih dari 11 km² lahan reklamasi—setara setengah dari luas yang dikuasai China.

Paradoksnya, di atas kertas hubungan Vietnam-China justru menghangat. Presiden To Lam menjadikan Beijing sebagai tujuan kunjungan kenegaraan pertamanya, dengan nada yang lebih lunak soal sengketa Paracel dan Spratly. Namun di lapangan, Hanoi tak tinggal diam. "Vietnam lebih nyaman membiarkan Filipina yang vokal di depan, tapi di laut mereka jauh lebih berani menghadapi Beijing," ujar Greg Poling, Direktur AMTI. Hasilnya, China cenderung mundur dari upaya menghalangi pengeboran minyak dan gas Vietnam.

Fenomena ini menjelaskan mengapa China mempercepat reklamasi Antelope Reef. Ray Powell dari Sealight Stanford University menilai, "Vietnam memanfaatkan fokus China pada Filipina. Reklamasi di Antelope Reef adalah jawaban Beijing, mengingatkan Hanoi siapa penguasa sebenarnya." Garis lurus di tepi pantai buatan Antelope mengindikasikan potensi pembangunan landasan pacu militer, meski China sudah memiliki pangkalan udara di Woody Island yang tak jauh dari sana.

Filipina, yang paling vokal menentang klaim China, juga ikut bermain. Manila memperluas landasan pacu di Pagasa Island, membangun pangkalan penjaga pantai, dan memperkuat kapal perang BRP Sierra Madre yang kandas di Second Thomas Shoal sejak 1999. Dukungan militer AS senilai 500 juta dolar dan operasi kebebasan navigasi rutin dianggap hanya bersifat simbolis. Putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina pun diabaikan Beijing.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Natuna, yang berbatasan dengan klaim sembilan garis putus-putus China, menjadi titik rawan. Meski Indonesia bukan pihak dalam sengketa kepulauan, aktivitas reklamasi dan patroli massif China di Laut China Selatan meningkatkan risiko gesekan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Langkah Vietnam dan Filipina yang memperkuat posisi militer di karang-karang terluar bisa menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lain untuk lebih agresif mempertahankan klaim.

ASEAN, yang selama tiga dekade mencoba merundingkan kode etik, kini di ambang kegagalan. "Sebagian besar pihak mengakui mereka tak akan pernah mendapatkan dokumen yang mengikat secara hukum," kata Poling. Ia memperkirakan yang muncul justru kesepakatan non-binding, yang justru bisa membuka ruang bagi Vietnam, Filipina, dan Malaysia untuk bernegosiasi bilateral tanpa melalui ASEAN. Realitas baru di Laut China Selatan adalah "setiap negara untuk dirinya sendiri"—memanfaatkan apa yang sudah dikuasai, dengan China tetap menjadi pemain terbesar dan paling agresif.

Pertanyaan yang tersisa: akankah Indonesia, yang selama ini mengedepankan pendekatan diplomasi, tetap bertahan di jalur multilateral, atau justru ikut dalam perlombaan reklamasi diam-diam seperti tetangganya?