Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Kunci Stabilitas dan Pemerataan di Sulawesi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kekompakan antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan di Sulawesi. Tanpa sinergi yang solid, program-program pemerintah pusat maupun daerah dipastikan sulit terealisasi secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi dan Arahan Bersama yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta enam gubernur dan seluruh bupati/wali kota se-Sulawesi. Menurut Tito, sejarah konflik sosial di beberapa wilayah Sulawesi menjadi pengingat bahwa stabilitas tidak bisa dianggap remeh.

"Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan," ujar Tito dalam keterangan resmi.

Sulawesi memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, stabilitas di pulau ini menjadi modal penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tito menekankan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud tanpa situasi yang kondusif. "Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman," tegasnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Tito mendorong pola komunikasi informal dan pertemuan rutin antaranggota Forkopimda. Selain itu, kepala daerah diminta mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen mitigasi konflik. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar FKUB dapat menjalankan fungsi komunikasi dan deteksi dini secara maksimal di tingkat akar rumput.

Pemerintah daerah juga diinstruksikan mengaktifkan kembali Tim Penanganan Konflik Sosial. Instrumen ini berfungsi memantau indikasi awal ketegangan sosial sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. "Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah," pungkas Tito.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar seperti Sulawesi. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan program-program pembangunan dapat berjalan lancar dan pemerataan ekonomi dapat terwujud.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi komunikasi dan koordinasi di tengah dinamika politik lokal. Apakah para kepala daerah mampu mempertahankan kekompakan ini dalam jangka panjang, atau justru kepentingan sesaat akan mengganggu stabilitas yang sudah terbangun?