Video Hoaks Mengatasnamakan Menhan Sjafrie Beredar, Suara Palsu AI Terdeteksi

Klaim bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meluncurkan program bantuan dana untuk para pensiunan melalui sebuah video yang viral di Facebook adalah hoaks. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut merupakan hasil manipulasi dengan suara palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Video yang beredar sejak akhir pekan lalu itu menampilkan sosok Sjafrie yang tampak sedang berpidato. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan khusus bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Namun, tim verifikasi dari Tribratanews Polri bekerja sama dengan Kompas.com menemukan kejanggalan setelah mencocokkan visual dan audio.

Dengan menggunakan alat penelusuran gambar Google Lens, terungkap bahwa rekaman tersebut identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV pada 9 Juli 2025. Video asli berjudul "Jaksa Agung, Menhan Sjafrie & Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar!" — sama sekali tidak membahas program bantuan pensiunan. Dalam momen itu, Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan sedang menyampaikan pidato terkait pengelolaan lahan.

Kecurigaan makin kuat setelah dilakukan pengujian audio menggunakan perangkat lunak pendeteksi suara buatan. Hasilnya, suara Sjafrie yang mengumumkan dana bantuan pensiunan teridentifikasi sebagai hasil sintesis AI. Teknologi deepfake audio semacam ini kian marak digunakan untuk menyebarkan disinformasi, terutama dengan menyasar figur publik.

Fenomena ini menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap konten yang beredar di media sosial. Terlebih, isu bantuan sosial dan pensiunan kerap menjadi sasaran empuk penyebar hoaks karena menyentuh kepentingan banyak orang. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah atau portal berita terpercaya.

Ke depannya, perlu ada langkah lebih tegas dari platform digital dan regulator untuk menekan peredaran konten manipulatif berbasis AI. Tanpa deteksi dini, hoaks semacam ini berpotensi merugikan kredibilitas pejabat negara sekaligus menyesatkan publik yang tengah menanti kepastian program kesejahteraan.