Trump Klaim Gencatan Senjata Israel-Hezbollah, Netanyahu Beri Peringatan Keras

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (2/6) mengumumkan bahwa Israel dan kelompok militan Lebanon, Hezbollah, telah sepakat untuk meredakan ketegangan militer setelah ia berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan berkomunikasi dengan Hezbollah melalui mediator. Trump menyatakan dalam unggahan di media sosial bahwa tidak akan ada pasukan Israel yang memasuki Beirut, dan setiap pasukan yang sedang dalam perjalanan telah diperintahkan untuk kembali.

Namun, pernyataan Trump itu langsung mendapat respons berbeda dari Netanyahu. Dalam konfirmasinya, Netanyahu lebih menekankan pada peringatan daripada penghentian permusuhan. Ia mengungkapkan kepada Trump bahwa Israel akan tetap menyerang target-target di Beirut jika serangan Hezbollah tidak dihentikan. Militer Israel, kata Netanyahu, akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon selatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Hezbollah.

Ketegangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang telah berlaku sejak pertengahan April lalu. Namun, gencatan tersebut mulai goyah setelah Israel melancarkan serangan ke Lebanon yang diklaim sebagai tindakan bela diri. Hezbollah kemudian membalas dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel utara. Situasi ini menjadi hambatan besar dalam upaya memperpanjang gencatan senjata perang Iran, karena Teheran menginginkan kesepakatan apa pun mencakup Lebanon.

Menurut pernyataan Kedutaan Besar Lebanon untuk AS, otoritas Lebanon telah mendapatkan persetujuan Hezbollah atas proposal Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Proposal itu berisi kesepakatan bahwa Israel tidak akan menyerang pinggiran selatan Beirut, dan Hezbollah tidak akan menyerang Israel utara. Namun, hanya beberapa saat setelah Trump mengumumkan kesepakatan, Israel mendeteksi peluncuran rudal dari Lebanon dan memperingatkan warga di bagian utara Israel untuk berlindung.

Eskalasi ini terjadi menjelang putaran berikutnya perundingan langsung antara Israel dan Lebanon yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu di Washington. Lebanon berharap dapat memperluas cakupan wilayah yang tidak akan diserang sebagai langkah menuju gencatan senjata penuh. Namun, Hezbollah menolak perundingan langsung dan lebih mengandalkan tekanan dari Iran, yang menuntut penghentian perang di Lebanon dalam pembicaraannya dengan AS.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran adalah "gencatan senjata di semua lini, termasuk Lebanon." Pelanggaran di satu lini, kata Araghchi, berarti pelanggaran gencatan senjata di semua lini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui asistennya Martha Pobee mengecam invasi Israel ke Lebanon sebagai pelanggaran integritas wilayah Lebanon dan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2006. Pobee juga menuduh Hezbollah melanggar resolusi yang mewajibkan kelompok itu untuk melucuti senjata.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kerap mendorong penyelesaian damai di Timur Tengah. Eskalasi di Lebanon dapat memicu gelombang pengungsi baru dan meningkatkan harga energi global, yang berdampak pada perekonomian domestik. Selain itu, posisi Indonesia yang netral namun aktif dalam diplomasi multilateral menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara Teluk dan Iran.

Di tengah semua itu, warga sipil kembali menjadi korban. Mohammed Farhat, 23 tahun, seorang mahasiswa yang melarikan diri dari pinggiran selatan Beirut bersama keluarganya, mengungkapkan kekhawatirannya. "Kami khawatir. Saya sudah terbiasa, tapi saya pergi demi orang tua saya," katanya. Serangan udara Israel pada malam hari menewaskan enam orang di Lebanon selatan, termasuk seorang warga Suriah. Sementara itu, serangan Hezbollah menggunakan drone serat optik yang sulit dideteksi telah menewaskan seorang tentara Israel di Lebanon selatan.

Pertanyaannya kini: akankah kesepakatan yang diklaim Trump benar-benar dihormati di lapangan, atau hanya menjadi retorika politik di tengah perundingan yang lebih besar? Dengan jadwal perundingan Washington yang tinggal sehari lagi, dunia menanti apakah kata-kata dapat mengalahkan peluru.