Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Gantikan Luhut

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Mei lalu, menandai peralihan kendali proyek strategis nasional dari era Joko Widodo ke pemerintahan baru.

AHY menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua komite berdasarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari penyesuaian struktur komite agar selaras dengan susunan Kabinet Merah Putih. Dalam struktur baru, posisi wakil ketua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara anggota komite mencakup Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN.

Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan pada tata kelola proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Komite kini memiliki kewenangan lebih luas, termasuk menyepakati langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan biaya proyek (cost overrun). Jika terjadi pembengkakan anggaran, komite dapat memutuskan perubahan porsi kepemilikan, penyesuaian pinjaman, hingga memberikan dukungan pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) atau penjaminan kepada konsorsium BUMN. Ini menjadi tameng bagi kelangsungan proyek yang sejak awal dihadapkan pada persoalan pembiayaan.

Bagi investor dan pelaku usaha infrastruktur, penunjukan AHY memberikan sinyal kontinuitas sekaligus penyesuaian arah kebijakan. AHY dikenal memiliki latar belakang militer dan pengalaman di pemerintahan daerah, namun tantangan utama yang dihadapinya adalah memastikan proyek kereta cepat tetap berjalan di tengah tekanan fiskal. Sebelumnya, Luhut sempat mengoordinasikan percepatan proyek dan menerima laporan berkala dari konsorsium BUMN. Kini, AHY harus membuktikan kemampuannya dalam mengelola proyek yang kerap dihantui isu pembengkakan biaya dan keterlambatan.

Konteks domestik menunjukkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan hanya soal transportasi, tetapi juga simbol prestise dan investasi asing, terutama dari China. Dengan struktur komite yang diperbarui, pemerintah berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Pertanyaan yang mengemuka adalah: akankah AHY mampu menekan cost overrun dan menjaga kepercayaan publik terhadap proyek ini?