Kekhawatiran Senator AS: Komitmen Indo-Pacific Terancam Gaya 'Diam-Diam' Hegseth

Ketegangan antara Kongres dan Pentagon kembali mencuat di ajang Shangri-La Dialogue, ketika seorang senator AS secara terbuka meragukan konsistensi komitmen Washington terhadap kawasan Indo-Pacific di tengah pendekatan baru Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang lebih 'diam-diam' dan menuntut pembagian beban yang lebih besar dari sekutu.

Senator Tammy Duckworth, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, menyampaikan kekhawatirannya bahwa pemerintahan saat ini terlalu mudah teralihkan oleh konflik-konflik yang mereka picu di belahan dunia lain, sehingga mengorbankan perhatian terhadap Indo-Pacific. “Saya khawatir bahwa pemerintahan ini terganggu oleh perang yang mereka mulai di bagian lain dunia dengan mengorbankan komitmen kita di sini,” ujar Duckworth, seperti dikutip dari pernyataannya di forum keamanan bergengsi Asia tersebut.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Hegseth, dalam pidatonya di hadapan para menteri pertahanan dan pejabat tinggi keamanan regional, menegaskan bahwa AS tetap berkomitmen menjaga Indo-Pacific bebas dari hegemoni dominan. Namun, ia menekankan bahwa inti strategi pertahanan nasional AS adalah meningkatkan burden-sharing—berbagi beban—dengan sekutu dan mitra, serta memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada pertahanan kolektif.

Pendekatan Hegseth yang disebutnya sebagai 'quiet tactics'—taktik diam-diam—ini dinilai oleh para analis sebagai upaya menghindari keterlibatan langsung AS yang berlebihan, namun berisiko mengurangi kredibilitas Washington di mata sekutu. “Ini adalah keseimbangan yang sulit. Di satu sisi, AS ingin mengurangi beban, tetapi di sisi lain, sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia mungkin merasa ditinggalkan,” kata seorang pengamat keamanan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Bagi Indonesia, perdebatan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia selama ini menikmati hubungan pertahanan yang seimbang dengan AS tanpa harus terikat aliansi formal. Namun, tuntutan burden-sharing yang lebih besar dapat memaksa Jakarta untuk meningkatkan anggaran pertahanan atau mencari mitra alternatif, seperti China atau Rusia. “Indonesia harus cermat membaca arah kebijakan AS. Jika tekanan berbagi beban terlalu tinggi, bukan tidak mungkin kita akan lebih mendiversifikasi kerja sama pertahanan,” ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, kritik Duckworth juga menyoroti risiko bahwa fokus AS yang terpecah antara Eropa, Timur Tengah, dan Indo-Pacific dapat menciptakan kekosongan kekuatan yang dimanfaatkan oleh aktor lain. “Kita tidak bisa mengabaikan Indo-Pacific hanya karena ada krisis di tempat lain,” tegas Duckworth. Pernyataan ini menggemakan kekhawatiran banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang menginginkan kehadiran AS yang konsisten sebagai penyeimbang pengaruh China yang semakin agresif di Laut China Selatan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pendekatan 'diam-diam' Hegseth akan mampu mempertahankan kepercayaan mitra Indo-Pacific, atau justru memicu pergeseran aliansi di kawasan. Bagi Indonesia, pilihan untuk tetap menjadi mitra yang mandiri namun terpercaya semakin diuji oleh dinamika kekuatan besar yang terus berubah.