Perjanjian Dagang Jepang-Mercosur Terganjal Kekhawatiran Peternak Domestik
Baca dalam 60 detik
- Anggota parlemen Jepang dari sektor pertanian mendesak pemerintah menunda negosiasi dengan blok Mercosur karena khawatir impor daging murah mengancam peternak lokal.
- Pemerintah Jepang justru melihat kesepakatan ini sebagai peluang mengamankan pasokan minyak bumi dan logam tanah jarang di tengah ketegangan geopolitik global.
- Keputusan akhir masih bergantung pada hasil dengar pendapat dengan kelompok industri, sementara KTT G7 mendatang bisa menjadi momentum pengumuman resmi.
Rencana pemerintah Jepang untuk memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi dengan blok perdagangan Amerika Selatan, Mercosur, mendapat tentangan keras dari kalangan politisi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang mewakili kepentingan sektor pertanian. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi membanjiri pasar domestik dengan produk impor murah yang akan memukul peternak lokal.
Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada Kamis (29/5), sejumlah anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran atas lonjakan impor daging sapi dan ayam dari negara-negara produsen utama seperti Brasil dan Argentina. Mantan Menteri Pertanian Taku Eto, yang kini menjabat sebagai ketua gugus tugas kemitraan ekonomi LDP, menegaskan bahwa dampak terhadap industri peternakan dan sektor terkait harus dibahas secara matang di internal partai. “Ini bisa berdampak signifikan pada industri peternakan dan sektor lainnya, sehingga perlu diskusi di dalam partai,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah Jepang beralasan bahwa perjanjian dengan Mercosur—yang beranggotakan Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay—sangat strategis untuk mengamankan pasokan minyak bumi dan logam tanah jarang (rare earth). Brasil, misalnya, memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kedua di dunia setelah China, yang belakangan memperketat ekspor barang-barang dual-use ke Jepang. Brasil juga merupakan produsen minyak bumi utama. Ketegangan di Timur Tengah yang berkepanjangan dan kebijakan ekspor China yang makin restriktif menjadi pendorong utama percepatan negosiasi ini.
Meski pemerintah berencana mengumumkan dimulainya negosiasi dalam KTT G7 yang akan digelar di Prancis bulan depan—dengan Brasil sebagai tamu undangan—Eto menegaskan bahwa partainya belum memberikan persetujuan. Ia berencana menggelar dengar pendapat dengan kelompok industri untuk menjaring masukan lebih lanjut. “Partai belum menyetujui dimulainya negosiasi,” katanya kepada wartawan usai pertemuan.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi serupa sebagai negara agraris yang kerap menghadapi dilema antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan petani lokal. Jepang, yang selama ini dikenal protektif terhadap sektor pertaniannya, kini dihadapkan pada pilihan sulit: mengamankan sumber daya energi dan mineral strategis atau melindungi mata pencaharian peternak. Jika Jepang akhirnya meneken perjanjian dengan Mercosur, dampaknya bisa dirasakan di pasar global komoditas pangan, termasuk kemungkinan peningkatan ekspor daging ke Asia yang berpotensi mempengaruhi harga di Indonesia.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira ke Jepang awal bulan ini, yang bertemu dengan Menlu Toshimitsu Motegi, menandai semakin eratnya hubungan kedua negara. Namun, dengan adanya resistensi dari faksi agraris LDP, nasib perjanjian ini masih menggantung. Akankah pemerintah Jepang mengorbankan sektor pertanian demi kepastian pasokan energi dan mineral? Atau justru sebaliknya, tekanan politik domestik akan memaksa Tokyo untuk menunda atau merombak isi perjanjian? Jawabannya mungkin baru terlihat setelah KTT G7 bulan depan.
