Danantara Dorong Tata Kelola BUMN, Laba Melonjak ke Rp332 Triliun
Baca dalam 60 detik
- Laba bersih BUMN 2025 mencapai Rp332 triliun, naik nyaris empat kali lipat dari Rp89 triliun pada 2024, dipicu perbaikan GCG di bawah supervisi Danantara.
- Sektor perbankan dan energi menjadi motor utama, dengan BRI menyumbang laba Rp57,13 triliun, menandakan efektivitas pengelolaan aset negara.
- Para pengamat menekankan bahwa reformasi tata kelola BUMN bersifat jangka panjang dan belum sepenuhnya tampak, namun fondasi yang dibangun Danantara dinilai krusial.
Laba bersih badan usaha milik negara (BUMN) pada 2025 melesat hingga Rp332 triliun, melonjak drastis dari Rp89 triliun pada tahun sebelumnya—sebuah pencapaian yang oleh pemerintah dan pengamat dikaitkan dengan penguatan tata kelola perusahaan di bawah pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Angka tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto awal tahun ini, menandai lompatan signifikan dalam kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
Kinerja gemilang ini terutama ditopang oleh sektor perbankan dan energi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) misalnya, mencatat laba bersih Rp57,13 triliun, menjadi salah satu pilar utama pendorong agregat laba BUMN. Kehadiran Danantara sejak 2025 memang dirancang untuk memaksimalkan aset negara melalui investasi strategis, sekaligus memastikan setiap korporasi negara menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan—pilar utama good corporate governance (GCG).
Managing Partner BUMN Research Group LM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menegaskan bahwa Danantara memiliki prioritas untuk menegakkan disiplin GCG di seluruh BUMN, baik yang sudah tercatat di bursa maupun yang belum. Menurutnya, tata kelola yang baik bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. "Korporasi BUMN dituntut menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan," ujarnya.
Namun, perbaikan tata kelola BUMN bukanlah proses instan. Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengingatkan bahwa reformasi semacam ini memerlukan waktu panjang dan konsistensi. "Perbaikan tata kelola BUMN adalah proses jangka panjang. Sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi bukan berarti gagal. Perbaikan besar butuh waktu," katanya. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa lonjakan laba 2025 mungkin baru awal dari transformasi struktural yang lebih dalam.
Bagi investor dan pelaku pasar, kenaikan laba BUMN menjadi sinyal positif bahwa pengelolaan aset negara mulai menunjukkan efisiensi. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga momentum ini agar tidak hanya bergantung pada harga komoditas atau siklus ekonomi. Danantara diharapkan mampu mendorong diversifikasi pendapatan dan inovasi di tubuh BUMN, sehingga kontribusi terhadap APBN dan perekonomian rakyat semakin nyata.
Pertanyaan yang mengemuka: akankah perbaikan tata kelola ini berkelanjutan atau hanya sekadar efek sesaat dari pengawasan baru? Jawabannya akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan GCG dan kemampuan Danantara mengawal transformasi di puluhan BUMN yang memiliki karakteristik bisnis berbeda. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki korporasi negara yang tidak hanya besar, tetapi juga sehat dan kompetitif di kancah global.
