Jepang-Filipina Sepakat Rundingkan Pakta Intelijen, Sinyal Perimbangan Kekuatan di Indo-Pasifik

Pemerintah Jepang dan Filipina secara resmi mengumumkan pembukaan negosiasi pakta intelijen militer yang akan mengikat kedua negara untuk saling melindungi kerahasiaan data pertahanan. Langkah ini menjadi babak baru dalam upaya Tokyo dan Manila memperkuat poros keamanan di tengah meningkatnya ketegangan maritim dengan China di Laut China Timur dan Selatan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dalam jumpa pers bersama di Tokyo, Kamis (29/5), sepakat menaikkan status hubungan bilateral menjadi “kemitraan strategis komprehensif”—level tertinggi kedua setelah aliansi militer. Bagi Filipina, ini adalah pertama kalinya mereka menjalin kerja sama setingkat itu. Jepang sendiri sebelumnya telah memiliki pola serupa dengan Laos, Malaysia, dan Vietnam.

“Kolaborasi dengan Filipina, salah satu mitra terdekat yang sepaham, sangat vital bagi terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar Takaichi, merujuk pada visi yang kerap dimaknai sebagai tandingan terhadap pengaruh Beijing yang kian meluas.

Marcos menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “sangat produktif dan berorientasi masa depan” yang mencakup “cakupan hubungan bilateral yang terus meluas.” Kedua pemimpin juga menerbitkan pernyataan bersama yang menyebut hubungan mereka telah memasuki “era platinum”—ditandai dengan “tingkat kepercayaan, kerja sama, dan keselarasan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Dalam pernyataan itu, Takaichi dan Marcos menyatakan “keprihatinan serius” atas situasi di Laut China Timur dan Selatan, serta “sangat menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo yang telah mapan secara damai dengan kekerasan atau paksaan.” Beijing mengklaim Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut China Timur, dan hampir seluruh Laut China Selatan, tempat kapal penjaga pantai China kerap bertindak agresif terhadap kapal Filipina di sekitar beting yang disengketakan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai sesama anggota ASEAN dan negara yang juga memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, penguatan aliansi Jepang-Filipina dapat mengubah keseimbangan diplomasi kawasan. Jakarta selama ini mengusung pendekatan non-konfrontatif, namun melihat negara tetangga seperti Filipina semakin condong ke poros keamanan AS-Jepang, posisi Indonesia dalam forum ASEAN bisa semakin terdesak untuk mengambil sikap yang lebih tegas.

Selain ranah militer, kerja sama energi juga menjadi sorotan. Jepang berjanji meningkatkan dukungan bagi Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memperkuat cadangan minyak strategis. Kedua negara sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, yang rantai pasoknya terganggu akibat konflik AS-Israel dengan Iran sejak akhir Februari. Takaichi menyebut Jepang memiliki cadangan minyak yang relatif melimpah dan siap membantu mitra-mitranya.

Di bidang ekonomi, kedua pemerintah menandatangani perjanjian pajak baru untuk menghindari pajak berganda. Marcos menilai langkah ini akan “meningkatkan iklim bisnis dan mendorong investasi lintas batas yang lebih besar.” Mereka juga sepakat mempertimbangkan revisi perjanjian kemitraan ekonomi antara Jepang dan ASEAN, serta perjanjian bilateral antara Tokyo dan Manila.

Kunjungan kenegaraan Marcos selama empat hari ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun normalisasi hubungan diplomatik Jepang-Filipina. Sebelum pertemuan puncak, Marcos berpidato di parlemen Jepang dan menekankan komitmen kedua negara untuk menegakkan hukum internasional di Indo-Pasifik yang “semakin kompleks, di mana ketegangan menguji ketahanan tatanan berbasis aturan.”

Ke depan, keberhasilan negosiasi GSOMIA akan menjadi ujian apakah kemitraan ini benar-benar mampu melampaui retorika. Dengan China yang terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan, pertanyaan yang mengemuka adalah: sejauh mana Jepang dan Filipina bersedia mengambil risiko untuk mewujudkan “era platinum” yang mereka canangkan?