Trump Paksakan Abraham Accords di Tengah Krisis Kepercayaan Timur Tengah
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara Timur Tengah bergabung dengan Abraham Accords sebagai syarat keterlibatan dalam kesepakatan damai Iran.
- Kesepakatan normalisasi dengan Israel itu dinilai beracun secara politik karena mengabaikan hak-hak Palestina, dan mendapat penolakan dari Pakistan serta resistensi dari Arab Saudi.
- Di tengah pergeseran strategi kawasan, Saudi justru menggagas pakta non-agresi regional yang mencakup Iran, menandai menurunnya pengaruh AS.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengangkat isu Abraham Accords sebagai syarat utama bagi negara-negara Timur Tengah untuk terlibat dalam kesepakatan damai dengan Iran. Dalam panggilan telepon akhir pekan lalu dengan sejumlah pemimpin regional—termasuk Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Mesir, dan Yordania—Trump menegaskan bahwa partisipasi mereka dalam perundingan Iran bergantung pada kesediaan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya putus asa untuk meraih kemenangan simbolis di tengah melemahnya posisi tawar AS dan Israel pascaoperasi militer bersama "Operation Epic Fury" yang diluncurkan akhir Februari lalu.
Menurut analis hubungan internasional, baik Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama-sama membutuhkan pencapaian diplomatik yang dapat dijual kepada konstituen domestik menjelang pemilu paruh waktu AS dan pemilihan Knesset Israel tahun ini. Namun, tuntutan tersebut muncul di saat kepercayaan negara-negara Teluk terhadap AS sedang berada di titik terendah. Aliansi yang dibangun selama bertahun-tahun gagal melindungi mereka dari serangan Iran, sementara Iran justru tampil lebih kuat meskipun kehilangan banyak pemimpin politik dan militernya.
Abraham Accords sendiri merupakan warisan kebijakan luar negeri Trump periode pertama yang digagas oleh menantunya, Jared Kushner. Kesepakatan ini bertujuan "menyelesaikan" konflik Palestina-Israel dengan mengorbankan kenegaraan Palestina. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington, dan menyatakan permukiman Israel di Tepi Barat tidak lagi ilegal. Pada 2020, UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi, disusul Maroko, Sudan, dan Kazakhstan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai imbalan, UEA mendapatkan akses ke persenjataan canggih AS, sementara Maroko mendapat pengakuan kedaulatan atas Sahara Barat.
Saudi Arabia, yang selama ini menjadi incaran utama normalisasi, justru bersikeras pada pembentukan negara Palestina sebagai prasyarat. Sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023, Riyadh gencar menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Sikap ini diperkuat oleh tekanan publik di negara-negara seperti Pakistan, Qatar, dan Turki, yang mayoritas penduduknya mendukung perjuangan Palestina. Pakistan telah menolak mentah-mentah tuntutan Trump, sementara Saudi diperkirakan akan mengikuti langkah serupa. Menurut pengamat kawasan, Abraham Accords dalam format saat ini terlalu beracun secara politis untuk diterima negara-negara yang memiliki populasi pro-Palestina yang kuat.
Di sisi lain, Israel dan AS sama-sama membutuhkan kemenangan. Netanyahu ingin membangun narasi integrasi regional untuk menutupi kerugian strategis akibat gagal menyingkirkan ancaman Iran, sementara Trump berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan Timur Tengahnya. Namun, upaya ini berlangsung di tengah pergeseran peta kekuatan. Saudi, misalnya, dikabarkan tengah menggagas pakta non-agresi regional yang mencakup Iran—sebuah inisiatif yang secara diam-diam menyaingi kerangka Abraham Accords yang didominasi AS. Keheningan yang menyambut tuntutan Trump menunjukkan bahwa kawasan tidak lagi mudah diyakinkan, sebesar apa pun iming-iming yang ditawarkan.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, Jakarta perlu mencermati arah kebijakan luar negeri AS yang semakin kontroversial. Jika Abraham Accords terus dipaksakan, Indonesia dapat memperkuat perannya dalam forum-forum multilateral seperti OKI untuk mendorong solusi dua negara yang adil. Pertanyaan besarnya: akankah negara-negara Timur Tengah mampu membangun arsitektur keamanan regional yang mandiri tanpa dominasi AS, atau justru kembali terjerat dalam skema yang menguntungkan Israel?
