Aukus Percepat Pengembangan Drone Bawah Laut untuk Lindungi Kabel Data Global

Tiga negara anggota pakta pertahanan Aukus—Amerika Serikat, Inggris, dan Australia—berkomitmen mengembangkan teknologi kendaraan bawah laut nirawak (UUV) untuk mengamankan jaringan kabel komunikasi global dan memperkuat kapabilitas pertahanan maritim. Proyek yang diumumkan dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura itu menargetkan kesiapan operasional pada 2026, dengan Inggris mengalokasikan dana awal sebesar £150 juta atau setara US$201 juta.

Pengumuman ini muncul di tengah kritik bahwa Aukus, yang dibentuk pada 2021, terlalu banyak berdiskusi namun minim hasil nyata. Menteri Pertahanan Inggris John Healey secara terbuka mengakui kelemahan tersebut. "Selama ini kami terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit memberikan hasil. Kini keadaan berubah di bawah pemerintahan tiga negara," ujarnya di hadapan para peserta konferensi.

Proyek UUV menjadi tonggak pertama dari Pilar Kedua Aukus, yang berfokus pada pengembangan kemampuan militer mutakhir seperti rudal hipersonik jarak jauh, robotika bawah laut, dan kecerdasan buatan. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyebutkan bahwa kendaraan nirawak ini akan dilengkapi muatan dan sistem pendukung terkini untuk melindungi infrastruktur dasar laut, melancarkan serangan, serta menjalankan misi pengintaian, surveilans, dan logistik.

Latar belakang proyek ini tidak lepas dari meningkatnya kerentanan infrastruktur kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung komunikasi dan data global. Sebulan sebelum pengumuman, Healey menuduh Rusia menjalankan operasi rahasia di sekitar kabel dan pipa bawah laut di utara Inggris—tuduhan yang langsung dibantah Moskow. Pada Desember lalu, Inggris dan Norwegia bahkan telah menandatangani perjanjian untuk berburu kapal selam Rusia di Atlantik Utara guna melindungi kabel bawah laut.

Ancaman juga datang dari China. Kapal-kapal China diduga terlibat dalam kerusakan kabel bawah laut di perairan sekitar Taiwan dan wilayah Swedia. Sejumlah laporan juga mencatat insiden serupa di Laut Baltik. Meski demikian, ketiga menteri pertahanan Aukus enggan mengonfirmasi secara langsung apakah proyek UUV ini secara spesifik ditujukan untuk melawan aktivitas bawah laut Rusia dan China.

Di sisi lain, Pilar Pertama Aukus—pengembangan kapal selam nuklir untuk Australia—masih menghadapi keraguan besar. Kapal selam buatan baru baru dijadwalkan siap pada dekade 2040-an, sementara kapal selam konvensional Australia saat ini semakin tua. Sebagai solusi sementara, AS dan Inggris akan merotasi kapal selam nuklir mereka di pangkalan Australia, dan pada 2030-an Australia akan membeli kapal selam nuklir bekas dari AS. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menegaskan tidak ada "rencana B" selain melanjutkan proyek Aukus.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memastikan rencana rotasi kapal selam tetap berjalan, dengan personel Angkatan Laut AS pertama dijadwalkan tiba di Australia tahun ini. Sementara itu, pangkalan HMAS Stirling di Australia Barat ditargetkan siap menampung pasukan rotasi pada akhir 2027, dan galangan kapal di Australia Selatan akan segera dibangun untuk memproduksi kapal selam Aukus.

Bagi Indonesia, dinamika Aukus dan percepatan pengembangan drone bawah laut ini patut dicermati. Sebagai negara kepulauan dengan jalur laut strategis, peningkatan aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik—termasuk patroli bawah laut—berpotensi mengubah keseimbangan keamanan regional. Apakah proyek UUV ini akan memicu respons dari negara-negara tetangga, atau justru membuka peluang kerja sama keamanan maritim yang lebih inklusif?