Perundingan AS-Korsel Buntu: Kapal Selam Nuklir hingga Tarif Dagang Masih Jadi Ganjalan

Washington dan Seoul masih berada dalam kebuntuan menjelang putaran perundingan pekan depan, dengan dua isu utama—penggunaan bahan bakar nuklir untuk kapal selam Korea Selatan dan komitmen investasi 350 miliar dolar AS—belum menemukan titik temu. Ketegangan ini tidak hanya menguji ketahanan aliansi kedua negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keseimbangan keamanan di kawasan Asia Timur, termasuk dinamika yang relevan bagi Indonesia.

Korea Selatan berencana meluncurkan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya pada pertengahan 2030-an. Kapal dengan bobot 8.000 ton itu dirancang menyerupai kelas Virginia milik Angkatan Laut AS. Namun, ambisi Seoul terganjal aturan nonproliferasi yang ketat dari Washington. Pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol memandang persetujuan penggunaan bahan bakar nuklir sebagai kunci untuk memperkuat pencegahan terhadap Korea Utara, yang terus mengembangkan rudal balistik dan nuklir.

Di sisi lain, Washington mendesak Seoul untuk merealisasikan janji investasi senilai 350 miliar dolar AS yang sebelumnya diberikan sebagai imbalan penurunan tarif. Bagi AS, komitmen ini menjadi prioritas di tengah upaya pemerintahan Joe Biden memperkuat rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada China. Selain itu, Amerika juga ingin Korea Selatan memainkan peran yang lebih aktif dalam strategi Indo-Pasifik, termasuk dalam menghadapi pengaruh Beijing yang kian meluas.

Kebuntuan juga terjadi pada isu alih kendali operasional militer masa perang (OPCON). Saat ini, komando operasi perang di Semenanjung Korea dipegang oleh jenderal bintang empat AS yang mengawasi 28.500 personel gabungan. Seoul ingin mengambil alih kendali penuh, namun Washington menilai Korea Selatan belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman Korea Utara tanpa dukungan militer AS. Perbedaan pandangan ini menjadi penghalang utama dalam negosiasi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang juga bergantung pada keseimbangan kekuatan di kawasan, setiap perubahan postur militer AS di Asia Timur—termasuk potensi pengurangan pasukan atau alih kendali OPCON—dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Di sisi lain, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan, termasuk dalam industri kapal selam, bisa terimbas jika Seoul gagal mendapatkan teknologi nuklir yang diinginkan.

Para analis memperkirakan bahwa perundingan pekan depan belum akan menghasilkan terobosan signifikan. Kedua pihak tampaknya masih akan saling menguji batas toleransi, dengan AS mendorong Korea Selatan untuk lebih berkontribusi dalam keamanan global, sementara Seoul bersikukuh pada kebutuhan pertahanan nasionalnya. Pertanyaan besarnya: apakah Washington bersedia melonggarkan aturan nonproliferasi demi mempertahankan aliansi, atau justru akan memperketat tekanan agar Seoul memenuhi janji investasinya?