Menhan Jepang-AS Tegaskan Stabilitas Taiwan: Sinyal Kuat di Tengah Ketidakpastian
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri Jepang dan AS sepakat menjaga perdamaian di Selat Taiwan dalam pertemuan di New Delhi, menegaskan kembali komitmen terhadap stabilitas kawasan.
- Pertemuan 10 menit itu menjadi yang pertama tatap muka setelah kunjungan Trump ke China, yang memicu spekulasi soal dukungan AS terhadap Taiwan.
- Kesepakatan ini berimplikasi pada dinamika Indo-Pasifik, termasuk bagi Indonesia yang berkepentingan terhadap stabilitas regional dan rantai pasok mineral kritis.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dalam pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Quad di New Delhi, Selasa (26/5). Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat di tengah ketidakpastian arah kebijakan Washington terhadap Taipei pasca kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing awal bulan ini.
Pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 10 menit itu merupakan kontak tatap muka pertama antara pejabat tinggi kedua negara setelah Trump melakukan perjalanan ke China—kunjungan presiden AS pertama ke negara tersebut dalam hampir satu dekade. Menurut Motegi, Rubio memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan puncak AS-China yang baru saja berlangsung. Tokyo, yang selama ini mengandalkan payung keamanan AS, tampaknya ingin memastikan bahwa komitmen Washington terhadap kawasan Indo-Pasifik tidak luntur di tengah dinamika hubungan dua ekonomi terbesar dunia.
Ketidakpastian justru muncul dari pernyataan Trump sendiri. Selepas pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Trump mengaku masih mempertimbangkan paket persenjataan senilai 14 miliar dolar AS untuk Taiwan—keputusan yang menurutnya akan bergantung pada sikap Beijing. Sikap ambivalen ini memicu kekhawatiran di Tokyo dan sekutu lainnya bahwa dukungan AS terhadap Taiwan bisa menjadi alat tawar dalam negosiasi dengan China.
Dalam pertemuan tersebut, Motegi dan Rubio juga membahas perkembangan regional di Indo-Pasifik dan keamanan ekonomi. Keduanya sepakat untuk bekerja sama secara erat, terutama terkait kekhawatiran akan ketergantungan berlebihan pada China untuk mineral kritis yang dibutuhkan industri teknologi tinggi. Isu ini relevan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel dan mineral strategis lainnya, yang kerap menjadi rebutan dalam rantai pasok global.
Di sisi lain, Motegi mendesak agar kesepakatan antara AS dan Iran, termasuk mengenai stabilitas di Selat Hormuz, dapat dicapai secepat mungkin. Jalur pelayaran strategis itu menjadi perhatian utama Tokyo karena sebagian besar impor minyak Jepang melewati selat tersebut. Indonesia, sebagai negara yang juga bergantung pada jalur perdagangan laut, memiliki kepentingan serupa terhadap keamanan Selat Malaka dan Selat Hormuz.
Pertemuan bilateral Motegi dengan mitra-mitranya di Quad tidak berhenti di situ. Dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Motegi menyepakati pembentukan konsultasi strategis tahunan antara pejabat senior kedua negara serta program pertukaran diplomatik. Dialog ini akan mencakup kerja sama keamanan regional, ketahanan ekonomi, dan hubungan antarmasyarakat. Sementara itu, dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Motegi sepakat untuk bekerja sama memastikan pasokan energi dan material kritis yang stabil di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Motegi menegaskan bahwa Tokyo dan New Delhi harus menjadi "kekuatan pendorong" dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk melalui kerangka Quad yang juga melibatkan AS dan Australia. Bagi Indonesia, dinamika ini menegaskan kembali pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar, sembari memanfaatkan peluang kerja sama di bidang mineral kritis dan keamanan maritim. Pertanyaannya, akankah konsistensi sikap Jepang dan AS terhadap Taiwan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan politik dari Beijing?
