Polemik Transparansi Berkas Epstein: Mantan Jaksa Agung AS Dibayangi Tuduhan Melindungi Trump
Baca dalam 60 detik
- Mantan Jaksa Agung Pam Bondi mengklaim telah melakukan transparansi tak tertandingi dalam penanganan berkas Jeffrey Epstein, namun kritikus menuding adanya upaya melindungi Presiden Trump.
- Undang-undang baru mewajibkan penghapusan identitas korban, tetapi melarang penyembunyian nama tokoh kuat hanya karena alasan memalukan.
- Kesaksian Bondi diubah dari sumpah menjadi wawancara tanpa sumpah, memicu kecurigaan bahwa investigasi sengaja dihambat.
Mantan Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS telah menunjukkan komitmen transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menangani berkas-berkas terkait pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan publik yang terus menguat untuk mengungkap daftar klien Epstein yang selama ini menjadi misteri.
Bondi, yang kini menjadi figur sentral dalam saga Epstein, sebelumnya mengklaim bahwa daftar klien mendiang pengusaha itu telah berada di mejanya untuk ditinjau. Namun, pernyataan itu kemudian dibantah oleh Departemen Kehakiman dan FBI, yang menegaskan tidak ada daftar semacam itu dan tidak ada rencana untuk merilis informasi lebih lanjut. Dalam pernyataan resminya, Bondi mengakui bahwa ia tidak memimpin langsung seluruh proses peninjauan dan telah mendelegasikan pengawasan kepada Todd Blanche, yang saat itu menjabat wakil jaksa agung dan kini menjadi jaksa agung sementara.
Undang-undang Epstein Files Transparency Act yang baru mengamanatkan bahwa Departemen Kehakiman harus menghapus nama dan informasi identitas korban sebelum merilis catatan, namun secara tegas melarang pejabat untuk menyembunyikan nama tokoh-tokoh kuat yang disebut dalam berkas hanya karena alasan rasa malu. Ketentuan ini menjadi sorotan karena banyak pihak menduga bahwa sejumlah nama besar sengaja dilindungi.
Ketegangan semakin memuncak ketika Ketua Komite Pengawas DPR dari Partai Republik, James Comer, mengubah status kesaksian Bondi dari deposition menjadi wawancara yang ditranskrip. Perubahan ini berarti kesaksian tidak akan direkam video atau dilakukan di bawah sumpah, sebuah langkah yang dinilai mengurangi kredibilitas proses. Anggota senior Partai Demokrat di komite yang sama, Robert Garcia, menuduh pemerintah terus melakukan penutupan untuk melindungi Presiden Donald Trump, yang diketahui memiliki hubungan sosial dengan Epstein selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berjarak pada pertengahan 2000-an.
Garcia mengungkapkan bahwa Asisten Jaksa Agung Harmeet Dhillon, yang mendampingi Bondi meskipun masih bertugas di Departemen Kehakiman, berulang kali campur tangan untuk menghalangi pertanyaan tentang keterlibatan presiden dalam kasus ini. "Jadi DOJ ada di sana sekarang menghentikan pertanyaan tentang Presiden Trump, dan tentang apa yang terjadi dalam rilis berkas-berkas ini, dan mengapa begitu banyak korban di-doxxed dan informasi mereka dirilis ke publik," kata Garcia kepada wartawan. Tuduhan ini memicu kekhawatiran bahwa proses transparansi yang diklaim Bondi justru menjadi alat untuk melindungi kepentingan politik.
Bagi publik Indonesia, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh berpengaruh. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, tuntutan untuk mengungkap jaringan pelaku dan melindungi korban menjadi semakin relevan. Proses hukum yang transparan dan bebas dari intervensi politik adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Ke depan, pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah tekanan politik akan terus menghalangi pengungkapan penuh atas berkas Epstein, atau justru mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan AS. Sementara itu, para korban dan aktivis terus mendesak agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan.
