Machu Picchu Terancam Kehilangan Status Keajaiban Dunia Akibat Krisis Pariwisata
Baca dalam 60 detik
- Yayasan New7Wonders menawarkan kerja sama dengan pemerintah Peru untuk mengatasi antrean panjang, kepadatan, dan transportasi buruk di Machu Picchu.
- Direktur yayasan menilai tidak ada kemajuan sejak peringatan tahun lalu, menyalahkan kelumpuhan politik Peru yang diperparah pergantian presiden kesembilan dalam satu dekade.
- Status Machu Picchu sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia Modern berpotensi dicabut jika perbaikan tidak segera dilakukan setelah pemilu Juni mendatang.
Yayasan warisan global New7Wonders secara resmi menawarkan kerja sama dengan pemerintah Peru untuk membenahi kondisi memprihatinkan di Machu Picchu, situs arkeologi Inca yang setiap hari dipenuhi antrean panjang, kepadatan pengunjung, dan transportasi lokal yang tidak andal. Tawaran ini diajukan setelah yayasan tersebut memperingatkan pada September lalu bahwa status Machu Picchu sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia Modern terancam dicabut jika masalah-masalah itu tidak segera diatasi.
Jean Paul De la Fuente, direktur New7Wonders, mengatakan bahwa ia belum melihat perbaikan berarti di situs tersebut sejak peringatan tahun lalu. Ia mengaitkan stagnasi ini dengan apa yang disebutnya sebagai "kelumpuhan politik" di Peru, negara yang akan menggelar putaran kedua pemilihan presiden pada 7 Juni mendatang. Ini akan menjadi presiden kesembilan dalam satu dekade terakhir, mencerminkan ketidakstabilan politik yang akut.
De la Fuente, yang saat ini berada di Peru untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pariwisata, menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan pemerintahan baru pasca-pemilu guna "mengeksplorasi solusi" bagi pelayanan buruk di Machu Picchu. Ia menekankan bahwa langkah pencabutan status keajaiban dunia belum menjadi pertimbangan saat ini, namun ia berharap pemerintah mau mempertimbangkan rencana perbaikan yang diajukan yayasannya.
"Orang-orang bepergian ke Machu Picchu dengan harapan akan mengunjungi keajaiban dunia," ujar De la Fuente. "Namun bagi banyak dari mereka, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk." Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan wisatawan yang kerap mengeluhkan antrean berjam-jam untuk masuk, kepadatan di area situs, serta transportasi yang tidak dapat diandalkan menuju lokasi yang berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut itu.
Bagi Indonesia, situasi di Machu Picchu menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan di situs-situs warisan budaya. Candi Borobudur, misalnya, pernah menghadapi masalah serupa dengan lonjakan pengunjung yang mengancam kelestariannya. Pemerintah Indonesia pun akhirnya menerapkan sistem kuota dan tiket terbatas untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi. Kasus Machu Picchu menunjukkan bahwa tanpa adaptasi yang tepat, status prestisius sekalipun bisa terancam.
De la Fuente menegaskan bahwa yayasannya tidak ingin gegabah mencabut status keajaiban dunia, melainkan mendorong pemerintah Peru untuk mengambil tindakan nyata. "Kami berharap dapat bekerja sama dengan kepemimpinan baru setelah terbentuk, untuk menemukan hasil positif bagi Machu Picchu," katanya. "Beralih dari situasi negatif menuju kepastian bahwa Machu Picchu dapat menjadi contoh yang bisa diikuti oleh keajaiban dunia lainnya."
Pertanyaan besarnya kini: mampukah pemerintahan baru Peru, siapa pun pemenangnya, keluar dari kelumpuhan politik dan menyelamatkan salah satu ikon budaya dunia ini sebelum statusnya benar-benar dicabut?
