Refocusing Anggaran MBG: Simulasi Hemat Rp200 Triliun, Dana Bisa Dialihkan ke Sektor Prioritas
Baca dalam 60 detik
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pagu Rp335 triliun dinilai tidak efisien karena 62,9% manfaat dinikmati kelompok mampu, sementara kelompok miskin hanya mendapat 10,2%.
- Simulasi refocusing dengan menyasar 32,7 juta penerima dari desil 1-4 dan daerah rentan gizi menunjukkan negara hanya perlu Rp110,6 triliun, menghemat lebih dari Rp200 triliun.
- Dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelosok, atau program sosial lain yang lebih mendesak di tengah tekanan APBN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai unggulan pemerintahan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Dengan anggaran mencapai Rp335 triliun pada 2026 atau sekitar Rp1 triliun per hari, kebijakan ini dinilai sarat pemborosan dan tidak tepat sasaran. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian berat akibat gejolak global mendorong urgensi efisiensi besar-besaran pada program ini.
Berdasarkan analisis distribusi manfaat menggunakan data Susenas Maret 2025, ketimpangan penyaluran MBG sangat mencolok. Sebanyak 62,9% manfaat justru dinikmati kelompok ekonomi atas, sementara kelompok bawah hanya menerima 10,2%. Bahkan, kelompok terkaya (desil 10) mendapat alokasi 46,5%, sedangkan kelompok termiskin (desil 1) hanya 1,1%. Kondisi ini menunjukkan MBG belum bersifat progresif dan melanggar prinsip efisiensi, efektivitas, serta keadilan dalam belanja publik.
Ketimpangan geografis juga menjadi masalah serius. Sekitar 58,9% manfaat MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki prevalensi stunting tinggi justru mendapat porsi kecil. Jurang antara perkotaan (80,4%) dan perdesaan (19,6%) semakin memperparah ketidakadilan distribusi. Padahal, konsumsi protein di empat desil terbawah nasional hanya 51,4 gram/kapita/hari, dan di Papua serta NTT bahkan lebih rendah (31-45 gram), jauh di bawah standar 57 gram/kapita/hari.
Di sisi lain, APBN sedang tertekan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% lebih banyak ditopang belanja negara yang telah mencapai Rp815 triliun. Penerimaan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun, namun hampir Rp600 triliun harus dialokasikan untuk bunga utang. Pemerintah juga perlu menyiapkan dana stimulus, bansos, dan subsidi yang berpotensi membengkak. Tanpa refocusing, MBG berisiko menjadi program bernilai rendah yang hanya membuang uang.
Langkah efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen negara terhadap gizi masyarakat, melainkan memastikan setiap rupiah tepat sasaran. Penghematan Rp200 triliun dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, atau program perlindungan sosial yang lebih mendesak. Pemerintah perlu memperkuat sistem targeting berbasis data sosial ekonomi agar MBG benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
