Balikpapan Belum Siap: Infrastruktur dan SDM Jadi PR Besar Ibu Kota Baru

Balikpapan, kota yang ditunjuk sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam hal infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Meski pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan di kawasan inti IKN, sejumlah pengamat menilai kesiapan kota penyangga justru terabaikan.

Berdasarkan kajian terbaru dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Balikpapan hanya memenuhi 40 persen dari standar kelayakan sebagai kota penyangga ibu kota. Jaringan jalan yang menghubungkan Balikpapan ke IKN masih berupa jalur darat sempit dengan kapasitas terbatas, sementara bandara dan pelabuhan belum memiliki terminal khusus untuk logistik konstruksi skala besar.

“Kota ini belum siap menerima lonjakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang masif. Sistem drainase, pasokan air bersih, dan listrik masih rentan,” ujar peneliti perkotaan LIPI, Ahmad Syarif, dalam diskusi daring, Selasa (12/3). Ia menambahkan bahwa tenaga kerja lokal juga belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk proyek-proyek teknologi tinggi di IKN.

Kondisi ini kontras dengan optimisme pemerintah yang menargetkan pemindahan tahap pertama aparatur sipil negara (ASN) pada September 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyatakan bahwa infrastruktur dasar di IKN sudah 80 persen rampung. Namun, pernyataan itu tidak menyentuh kesiapan Balikpapan sebagai pintu masuk utama.

Dampak dari ketidaksiapan ini tidak hanya dirasakan oleh aparatur negara, tetapi juga oleh warga lokal. Harga properti di Balikpapan telah melonjak hingga 300 persen dalam dua tahun terakhir, sementara upah minimum regional (UMR) hanya naik 5 persen. Kesenjangan ini memicu kekhawatiran akan munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di pinggiran kota.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN di Balikpapan pada 2024. Namun, realisasi anggaran masih terhambat oleh proses lelang yang lambat dan pembebasan lahan yang belum tuntas. “Tanpa percepatan, target 2024 hanya akan menjadi wacana,” tegas Ahmad.

Pertanyaan besarnya, apakah pemerintah mampu mengejar ketertinggalan ini dalam waktu kurang dari setahun? Ataukah Balikpapan akan menjadi titik lemah yang menghambat seluruh proyek ambisius pemindahan ibu kota?