Serang Salurkan Bantuan Modal ke 1.309 Warga, Targetkan Kemandirian Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Serang mencatatkan pencapaian baru dalam upaya pengentasan kemiskinan: sebanyak 1.309 warga telah menerima bantuan modal usaha melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) selama satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas. Langkah ini menjadi bagian dari strategi intervensi terpadu yang mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan sasaran tepat.

Program UEP memberikan stimulus sebesar Rp2,5 juta per orang kepada total 1.396 penerima manfaat—angka yang sedikit lebih besar dari jumlah penerima yang disebutkan sebelumnya karena mencakup data keseluruhan. Bantuan ini diarahkan untuk mengembangkan usaha mikro di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan rumahan yang dinilai memiliki potensi tumbuh. Selain itu, Pemkab Serang juga menyalurkan 30 paket bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), masing-masing senilai Rp15 juta untuk kelompok beranggotakan lima orang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang, Yadi Priyadi Rochdian, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bagi-bagi uang. “UEP adalah stimulan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha produktif secara mandiri. Kami ingin mereka keluar dari jerat kemiskinan dan tidak bergantung pada bansos,” ujarnya dalam keterangan resmi. Mekanisme penyaluran dilakukan secara selektif: calon penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki atau berencana memulai usaha, serta bersedia mengikuti pembinaan dari pemerintah.

Program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Serang Bahagia” yang digaungkan oleh kepemimpinan baru. Dalam konteks Indonesia, upaya serupa juga dilakukan oleh berbagai daerah lain, namun Kabupaten Serang mencoba membedakan diri dengan pendekatan pemberdayaan ketimbang bantuan tunai langsung. Yadi menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan usaha penerima bantuan. Tanpa pendampingan yang konsisten, risiko kegagalan usaha mikro tetap tinggi. Pemerintah daerah berencana memperkuat peran pendamping sosial dan menggandeng pihak swasta untuk pelatihan kewirausahaan. Pertanyaannya, mampukah program ini memutus rantai kemiskinan secara struktural, atau hanya menjadi solusi jangka pendek?