Akar Sejarah Fokus AS pada Afrikaner Putih di Afrika Selatan: Sejak 1930-an hingga Kebijakan Pengungsi Trump

Beberapa hari setelah Donald Trump memboikot KTT G20 di Johannesburg, ia mengumumkan bahwa Afrika Selatan tidak akan diundang dalam pertemuan G20 berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di resor miliknya di Miami pada Maret 2026. Langkah ini diambil Trump dengan alasan 'aib total' penyelenggaraan KTT November lalu, serta tuduhan adanya 'genosida putih' terhadap petani Afrikaner—klaim yang dengan tegas dibantah pemerintah Afrika Selatan sebagai informasi yang tidak berdasar dan tidak didukung bukti yang sahih.

Fokus Trump terhadap minoritas kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan telah menjadi pilar utama kebijakan pengungsi AS. Melalui sistem baru, permohonan pengungsi dari kelompok ini mendapat prioritas khusus. Namun, ketertarikan sebagian kalangan di Amerika Serikat terhadap nasib Afrikaner bukanlah hal baru. Carolyn Holmes, asisten profesor ilmu politik di Universitas Tennessee, Knoxville, dalam wawancaranya dengan The Conversation Weekly mengungkapkan bahwa hubungan ini telah berlangsung selama hampir seabad.

Menurut Holmes, Afrika Selatan selalu menjadi 'bayangan' bagi AS dalam diskursus rasial. Ia menilai bahwa isu Afrikaner kerap digunakan sebagai cara untuk membicarakan politik dalam negeri AS tanpa menyebut secara gamblang isu hak sipil atau rasisme domestik. 'Ini adalah cara membicarakan politik AS tanpa pernah menyebut hak sipil, tanpa pernah menyebut Amerika Serikat,' ujarnya.

Holmes menjelaskan bahwa pola ini sudah terlihat sejak awal abad ke-20, ketika para akademisi dan aktivis AS mulai membandingkan kondisi rasial di negara bagian Selatan dengan sistem apartheid yang baru terbentuk di Afrika Selatan. Hubungan ini semakin menguat selama era Perang Dingin, ketika kedua negara sama-sama menerapkan kebijakan segregasi rasial yang mendapat sorotan internasional.

Kebijakan Trump yang memprioritaskan pengungsi Afrikaner, menurut para pengamat, merupakan kelanjutan dari narasi lama yang menganggap minoritas kulit putih di Afrika Selatan sebagai korban ketidakadilan. Padahal, data resmi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap petani di Afrika Selatan bersifat non-rasial dan lebih terkait dengan tingkat kejahatan pedesaan secara umum. Pemerintah Afrika Selatan menegaskan bahwa klaim 'genosida putih' hanyalah alat propaganda yang tidak memiliki dasar faktual.

Ke depan, langkah Trump ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik baru antara Washington dan Pretoria. Namun, yang lebih penting, isu ini kembali membuka diskusi tentang bagaimana isu rasial di negara lain kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik domestik AS—sebuah fenomena yang, menurut Holmes, sudah berlangsung selama satu abad.