HEADLINE: Eskalasi Selat Hormuz: Trump Desak Koalisi Global, Aliansi Strategis Nyatakan Penolakan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara agresif mendesak aliansi internasional untuk membentuk koalisi militer guna membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital energi dunia yang kini lumpuh akibat perang AS-Israel terhadap Iran. Namun, langkah ini menghadapi rintangan diplomatik signifikan setelah sekutu utama seperti Jepang dan Australia secara terbuka menyatakan tidak memiliki rencana untuk mengerahkan aset angkatan laut mereka ke wilayah tersebut.

Dinamika keamanan di Timur Tengah telah memasuki fase kritis pada minggu ketiga konflik, di mana 20% pasokan energi dunia yang melintasi Selat Hormuz kini berada dalam risiko tinggi. Dalam pernyataannya di atas Air Force One, Trump menegaskan bahwa negara-negara yang bergantung pada minyak dari Teluk—termasuk China, Korea Selatan, dan Inggris—memiliki kewajiban moral dan finansial untuk melindungi kedaulatan energi mereka sendiri. "Saya menuntut negara-negara ini datang dan melindungi wilayah mereka sendiri karena itu adalah kepentingan mereka," ujar Trump dengan nada transaksional yang khas.

Penolakan dari Tokyo dan Canberra menggarisbawahi keretakan dalam strategi beban bersama (burden-sharing) yang diusung Washington. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa konstitusi pasifis negaranya menjadi pembatas utama bagi keterlibatan militer langsung di luar negeri. Meskipun Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut, Takaichi menyatakan bahwa pemerintahnya masih dalam tahap evaluasi mengenai kerangka hukum yang memungkinkan bantuan non-kombatan.

Di sisi lain, Trump juga menggunakan diplomasi tekanan tinggi terhadap Beijing. Ia mengancam akan menunda kunjungan kenegaraan untuk bertemu Presiden Xi Jinping jika China—yang menyerap 90% minyaknya dari Selat tersebut—tidak memberikan kontribusi nyata dalam pengamanan jalur laut. Tekanan serupa diarahkan kepada anggota NATO, di mana Trump memperingatkan adanya masa depan yang "sangat buruk" bagi organisasi tersebut jika gagal menyelaraskan kebijakan militer dengan kepentingan Washington di Timur Tengah.

Sementara Washington memproyeksikan bahwa konflik akan berakhir dalam hitungan minggu yang diikuti dengan penurunan harga energi, realitas di lapangan menunjukkan ketahanan yang berbeda. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, secara tegas membantah adanya negosiasi atau permintaan gencatan senjata, menyatakan bahwa Teheran siap untuk pertahanan jangka panjang. Serangan drone yang terus berlanjut di Dubai dan Arab Saudi membuktikan bahwa kemampuan asimetris di kawasan tersebut masih jauh dari kata netral, meskipun klaim AS menyatakan telah menghancurkan sebagian besar kapabilitas militer Iran.

Ke depan, pasar global akan terus berada dalam volatilitas tinggi selama Selat Hormuz tetap menjadi titik tawar politik. Jika koalisi internasional gagal terbentuk, AS mungkin terpaksa mengambil tindakan unilateral yang lebih agresif, termasuk ancaman serangan terhadap hub ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg. Keberhasilan atau kegagalan pembukaan kembali jalur ini akan menjadi penentu apakah ekonomi global akan terjerumus ke dalam resesi energi yang lebih dalam atau menemukan keseimbangan baru dalam tatanan keamanan maritim.