Kunjungan Perdana Guterres ke Suriah: Seruan Hentikan Pelanggaran Israel di Golan

Untuk pertama kalinya sejak 2009, seorang Sekretaris Jenderal PBB menginjakkan kaki di Damaskus. Antonio Guterres, dalam kunjungan solidaritasnya pada akhir pekan lalu, secara terbuka mengecam tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan dan menyerukan penghormatan penuh terhadap kedaulatan Suriah di tengah transisi politik yang rapuh pasca-perang saudara.

Guterres tiba di tengah ketegangan yang meningkat setelah Israel mengirim pasukan ke zona penyangga yang diawasi PBB di Golan pada 2024, menyusul jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Langkah itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata 1974. Dalam jumpa pers, Guterres menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Ia mengingatkan bahwa Golan adalah wilayah Suriah yang diakui secara internasional.

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, menyambut pernyataan tersebut dan menuntut sikap tegas PBB agar Israel menarik pasukannya secara segera dan tanpa syarat. Menurut Shaibani, kelanjutan pendudukan Israel di luar garis demarkasi 1974 merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan. Pemerintahan baru pimpinan Ahmed al-Sharaa sendiri tengah berupaya membangun kembali legitimasi internasional setelah bertahun-tahun diisolasi.

Bagi Indonesia, isu Golan dan kedaulatan Suriah memiliki resonansi tersendiri. Sebagai negara yang aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan konsisten membela hak-hak bangsa Palestina, Jakarta memandang bahwa pendudukan Israel di wilayah mana pun adalah pelanggaran hukum internasional. Kunjungan Guterres dan pernyataannya yang lugas dapat menjadi pengingat bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk terus mendorong penyelesaian damai berdasarkan resolusi PBB yang relevan.

Guterres juga menekankan komitmen PBB untuk mendukung transisi politik Suriah, termasuk penyusunan konstitusi permanen, peradilan transisi, dan pemilu yang bebas dan adil. Dalam pertemuan dengan Presiden Sharaa, kedua pihak membahas penguatan kerja sama kemanusiaan dan pembangunan, serta upaya pemulihan awal dan rekonstruksi. Guterres menyebut Suriah sebagai pilar stabilitas Timur Tengah di tengah ketegangan AS-Iran yang masih membara.

Kunjungan ini tidak hanya simbolis. Guterres menyempatkan diri mengunjungi penjara Sednaya, simbol kekejaman rezim Assad, serta bertemu dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Golan. Langkah ini menunjukkan bahwa PBB ingin hadir langsung dalam momen kritis Suriah.

Pertanyaan besar kini: mampukah tekanan diplomatik memaksa Israel mundur dari Golan? Atau justru eskalasi baru akan terjadi di perbatasan? Satu hal yang pasti, tanpa dukungan internasional yang solid, proses rekonsiliasi dan rekonstruksi Suriah akan berjalan lambat. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, dapat memainkan peran diplomatik yang lebih aktif—baik melalui jalur bilateral maupun multilateral—untuk memastikan kedaulatan Suriah benar-benar dihormati.