Foto Bersama G20 Batal, Diplomat Eropa Tolak Pose dengan Lavrov

Rencana sesi foto bersama para menteri luar negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat, Jumat lalu, urung terlaksana. Sejumlah diplomat Eropa menolak berpose bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, memaksa tuan rumah Amerika Serikat membatalkan momen seremonial yang biasanya menjadi penanda solidaritas forum multilateral tersebut.

Dua pejabat yang dikonfirmasi BBC menyebut pembatalan itu terjadi setelah delegasi-delegasi tertentu menyatakan ketidaksediaan mereka tampil dalam satu bingkai dengan perwakilan Moskow. Seorang pejabat AS mengatakan Washington memilih menanggalkan sesi foto ketimbang membiarkan simbolisme protokolernya menutupi agenda diskusi substantif. "Daripada membiarkan peluang foto seremonial menjadi distraksi diplomatik, AS memutuskan untuk tidak melakukannya dan tetap fokus pada pembahasan substantif," ujarnya.

Ketegangan memuncak ketika Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyampaikan kritik terbuka kepada Lavrov di hadapan forum. Ia menegaskan bahwa negara-negara G20 mengetahui siapa pihak yang memulai perang di Ukraina. Miliband juga menuduh pemerintah Rusia bertanggung jawab atas tewasnya warga sipil tak bersalah, serta menyerukan agar anggota G20 memperkuat tekanan ekonomi dan diplomatik guna memangkas sumber pendapatan yang membiayai agresi tersebut.

"Perang Rusia terus menimbulkan kerugian global yang sangat besar, termasuk kematian ribuan warga sipil tak bersalah dan gangguan pasokan energi serta pangan," kata Miliband, seraya menambahkan bahwa konflik ini bukan sekadar ujian bagi Eropa atau NATO, melainkan menuntut tindakan kolektif untuk mencabut pendapatan yang memperpanjang perang.

Yang menarik, Ukraina yang bukan anggota G20 tidak diundang dalam pertemuan kali ini, berbeda dari beberapa forum sebelumnya. Seorang pejabat Inggris menegaskan London tidak akan mengubah kebijakan lama untuk tidak melakukan kontak bilateral langsung dengan menteri Rusia sejak invasi 2022. Sikap ini memperlihatkan bahwa isolasi diplomatik terhadap Moskow masih kokoh di sebagian besar ibu kota Eropa, meski Washington mengambil arah berbeda.

Di sisi lain, hubungan AS-Rusia memperlihatkan tanda pencairan sebagian. Presiden Donald Trump dikabarkan membatalkan beberapa sanksi dan menyepakati impor diesel Rusia untuk pasar Amerika. Langkah ini ditempuh saat pemerintahan Trump berupaya menurunkan harga bahan bakar menjelang pemilihan sela, setelah berbulan-bulan bergulat dengan konsekuensi politik dari perang Iran. Keputusan tersebut menuai kritik keras dari Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kesepakatan itu sebagai "hadiah" bagi Putin dan bentuk "investasi pada perang yang harus diakhiri, bukan diperpanjang". Trump beralasan penangguhan sanksi diperlukan untuk menjaga Moskow tetap di meja perundingan. Sementara itu, Putin menyatakan Rusia—yang sebelumnya memberlakukan larangan ekspor diesel—siap memasok minyak dan produk petroleum ke AS maupun pasar global.

Meski begitu, Departemen Luar Negeri AS pekan ini mengumumkan persetujuan penjualan rudal Patriot senilai lebih dari USD2 miliar ke Ukraina, amunisi yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan udara menghadapi serangan Rusia. Kombinasi sinyal yang saling bertentangan ini menggambarkan politik luar negeri Washington yang sedang menyeimbangkan tekanan militer dan insentif ekonomi terhadap Moskow.

Bagi Indonesia, dinamika G20 ini menjadi cermin bahwa forum multilateral semakin sulit menghasilkan konsensus simbolik, apalagi substantif, ketika perang besar masih berkecamuk. Sebagai negara yang pernah memimpin G20 pada 2022 dan konsisten mendorong dialog, Jakarta menghadapi dilema serupa: mempertahankan inklusivitas forum tanpa memberi legitimasi pada pelanggaran hukum internasional. Posisi nonblok Indonesia akan terus diuji jika tekanan geopolitik membelah forum-forum ekonomi utama.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah foto bersama bisa diadakan, melainkan seberapa lama G20 mampu menjaga meja perundingan tetap terbuka ketika garis pemisah antara diplomasi dan moralitas semakin tajam. Jika tren ini berlanjut, forum multilateral berisiko menjadi panggung pernyataan sikap ketimbang ruang pencarian solusi.