Rusa Liar Ancam Australia: Kerugian Rp1,4 Triliun per Tahun, Negara Bagian Diminta Bertindak

Australia menghadapi ancaman lingkungan dan ekonomi yang kian membesar dari populasi rusa liar yang tak terkendali. Sebuah laporan pemerintah yang belum dipublikasikan secara resmi menempatkan rusa sebagai salah satu spesies invasif dengan laju pertumbuhan tercepat di negeri kanguru itu, dengan kerugian produksi dan biaya pengelolaan mencapai lebih dari 91 juta dolar Australia (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun.

Laporan yang dihimpun National Vertebrate Pest Coordinators tersebut menilai implementasi rencana aksi nasional pengendalian rusa liar periode 2020–2025. Hasilnya, hampir seluruh negara bagian dan teritori dinilai gagal atau tertatih-tatih dalam menekan populasi hewan yang dikenal sulit ditangkap itu. Rusa liar dilaporkan semakin sering memasuki kawasan perkotaan, memicu interaksi yang tidak diinginkan dengan warga.

Enam spesies rusa liar telah mapan di Australia, yakni chital, fallow, hog, red, rusa, dan sambar. Konsentrasi terbesar berada di Australia tenggara, dengan populasi lebih kecil tersebar di Australia Selatan, Australia Barat, dan Teritori Utara. Laporan itu menyebut rusa sebagai "hama invasif yang paling cepat meningkat", baik dari sisi jumlah maupun wilayah jelajah.

Prof Euan Ritchie dari Deakin University yang juga presiden Australian Mammal Society menilai hasil rapor pengelolaan hama vertebrata tahun ini tidak mengejutkan. Menurutnya, pemerintah kurang menggelontorkan dana yang memadai untuk mengendalikan populasi rusa dan dampak seriusnya terhadap pertanian, satwa asli, lingkungan, keselamatan jalan, serta situs budaya bernilai tinggi. Ia menyebut situasi ini sebagai konsekuensi dari kegagalan bertindak yang berlangsung lama.

Reece Pianta, manajer advokasi Invasive Species Council, mengungkapkan laporan tersebut bocor ke organisasinya. Ia menilai temuan itu mengonfirmasi apa yang sudah lama terlihat di lapangan oleh para pengelola lahan. Pada Mei 2025, dewan tersebut merilis rekaman dan foto yang diklaim menunjukkan kawasan Gold Coast "dikepung rusa liar". Pianta menyoroti kurangnya pendanaan sistemik jangka panjang untuk pengendalian rusa, sekaligus memperingatkan bahwa hewan ini belum mendapat perhatian sebesar hama invasif lain yang lebih terkenal, padahal pengendaliannya sama pentingnya.

"Rusa adalah babi liar berikutnya. Bedanya, intervensi sekarang bisa membuat perbedaan signifikan terhadap jumlah populasi dan membatasi, bahkan membalikkan, penyebarannya," ujar Pianta.

Meski demikian, Pianta menilai rusa kemungkinan tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya dari seluruh benua. Namun, capaian Australia Selatan yang mendapat nilai tertinggi menunjukkan eradikasi masih mungkin dilakukan di beberapa negara bagian dan teritori, sementara wilayah lain memerlukan upaya jangka panjang untuk menahan laju penyebaran dan memitigasi dampaknya.

Prof Andrew Lowe, direktur Adelaide University Environment Institute, menyebut laporan itu sebagai kabar baik bagi negara bagiannya dan sesuai dengan pengamatan di lapangan. Ia menuturkan Australia Selatan mulai menangani masalah rusa secara serius sejak 2022, setelah estimasi dampak pertanian menunjukkan kerugian 36 juta dolar Australia per tahun berpotensi membengkak menjadi 241 juta dolar Australia pada 2031. Program eradikasi senilai 4 juta dolar Australia pun diluncurkan, dan populasi rusa dilaporkan menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati begitu, Lowe mengingatkan rusa kini mencari perlindungan di pinggiran kawasan perkotaan, tempat pemusnahan memakan biaya lebih besar. Ia memperkirakan eradikasi fungsional rusa dari Australia Selatan masih membutuhkan tambahan sekitar 10 juta dolar Australia selama sepuluh tahun. Lowe menegaskan biaya ketidakpedulian jauh lebih besar. Jika langkah itu tidak diambil, populasi akan kembali meningkat dan situasi yang sama akan terulang. Ia pun menyitir perbandingan sederhana: 10 juta dolar Australia versus 240 juta dolar Australia.

Bagi Indonesia, persoalan spesies invasif bukan hal asing. Babi liar, tikus, dan ikan predator telah lama merugikan petani dan ekosistem lokal. Kasus rusa Australia menjadi cermin bahwa penanganan hama invasif membutuhkan strategi terpadu, pendanaan berkelanjutan, dan koordinasi lintas daerah, bukan sekadar respons sporadis. Tanpa itu, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akan terus membengkak.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah negara bagian lain di Australia akan meniru pendekatan Australia Selatan atau tetap terjebak dalam pola penanganan setengah hati. Bagi para pembuat kebijakan, laporan ini menjadi pengingat bahwa menunda investasi pengendalian hama invasif hanya akan memindahkan beban biaya yang jauh lebih besar kepada generasi berikutnya.