Inggris Hapus Bea Impor Marmalade hingga Gherkin, Janji 'Perbaikan Sehari-hari' di Anggaran

Pemerintah Inggris mengumumkan penghapusan bea masuk untuk lebih dari seratus produk kebutuhan rumah tangga, mulai dari marmalade hingga gherkin, dalam paket kebijakan yang disebut "perbaikan sehari-hari" menjelang Anggaran Belanja Negara. Menteri Keuangan John Healey menyatakan langkah ini untuk memberi keluarga "ruang bernapas" di tengah tekanan biaya hidup yang belum surut.

Kebijakan yang akan diumumkan Rabu mendatang itu juga mencakup penghentian apa yang disebut "jurang" dalam tunjangan perawat (carer's allowance) — di mana penerima kehilangan manfaat secara mendadak ketika pendapatan melewati ambang tertentu — serta mempermanenkan tarif jarak tempuh bebas pajak yang lebih tinggi. Pemerintah memperkirakan kombinasi langkah ini dapat menghemat hingga £21 per tahun per rumah tangga, terutama jika digabung dengan penangguhan tarif yang sudah ada untuk pasta, jus buah, dan tuna.

Sebagai ilustrasi, tarif impor marmalade sebesar 20% plus biaya tambahan £19 per 100 kilogram akan dihapus. Namun, angka penghematan itu menuai kritik karena dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup secara keseluruhan. Partai Konservatif menilai tawaran "gherkin lebih murah" sebagai penghinaan bagi keluarga yang terhimpit kenaikan pajak. "Pembeli menghadapi kenaikan harga di kasir dan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan, tetapi rencana Burnham hanyalah gherkin lebih murah. Ini penghinaan," ujar Menteri Bayangan Keuangan Andrew Griffith.

Healey beralasan perang yang masih berlangsung di Iran dan Ukraina telah memukul keluarga Inggris melalui kenaikan biaya sehari-hari. "Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa global, tetapi kita bisa bertindak di mana kita dapat membuat perbedaan," ujarnya. Pernyataan itu menggarisbawahi posisi pemerintah yang mencoba menyeimbangkan tekanan eksternal dengan keterbatasan fiskal domestik.

Selain itu, pemerintah juga akan membekukan lagi pajak bahan bakar dan melanjutkan diskon 5p yang pertama kali diperkenalkan pada 2022. Kebijakan yang semula hanya berlaku 12 bulan itu telah diperpanjang berkali-kali. Perdana Menteri Andy Burnham menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut menyasar persoalan konkret yang dihadapi pekerja seperti perawat yang mengemudi untuk bekerja, orang tua yang menghabiskan pekan pertama dengan bayi baru, atau perawat tak berbayar yang mengambil shift tambahan.

Meski demikian, oposisi meragukan efektivitas paket ini. Mereka menilai biaya pinjaman yang lebih tinggi, pajak, dan inflasi telah menghapus manfaat dari "perbaikan sehari-hari" tersebut. Kritik ini menyoroti kerentanan pemerintah dalam menghadapi persepsi publik bahwa kebijakan hanya bersifat kosmetik.

Bagi Indonesia, kebijakan Inggris ini dapat menjadi cermin bagaimana negara maju merespons tekanan global dengan intervensi terbatas pada harga barang konsumsi. Indonesia sendiri memiliki kebijakan tarif impor untuk sejumlah komoditas pangan, dan langkah Inggris menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk memangkas bea masuk semakin sempit di tengah ketidakpastian geopolitik. Jika Inggris hanya mampu menghemat £21 per tahun, negara berkembang dengan kapasitas fiskal lebih terbatas perlu lebih selektif dalam memilih sektor yang diintervensi.

Ke depan, efektivitas paket ini akan bergantung pada seberapa besar dampaknya terhadap inflasi riil dan daya beli. Pertanyaannya, apakah penghematan kecil seperti ini cukup untuk meredam amarah publik menjelang pemilu, atau justru menjadi bumerang karena dianggap tidak menyentuh akar masalah?