Lapangan Minyak Rosebank: Ujian Politik di Dalam Partai Buruh
Baca dalam 60 detik
- Pemimpin Partai Buruh Skotlandia Michael Marra mendesak Menteri Energi Miatta Fahnbulleh menyetujui produksi Ladang Rosebank.
- Persetujuan Ladang Jackdaw pekan lalu membuka jalan bagi keputusan serupa, tetapi memicu perdebatan internal partai.
- Keputusan akhir berada di tangan Fahnbulleh, dengan tekanan dari faksi pro-investasi dan kelompok lingkungan.

Politik energi Inggris memasuki babak baru ketika Pemimpin Partai Buruh Skotlandia Michael Marra secara terbuka meminta Menteri Energi Miatta Fahnbulleh untuk memberikan lampu hijau bagi produksi Ladang Minyak Rosebank di Atlantik Utara. Permintaan itu disampaikan menjelang pengumuman anggaran pada Rabu, menandai pergeseran sikap di dalam partai yang berkuasa.
Rosebank, yang terletak sekitar 80 mil barat laut Shetland, adalah ladang minyak tak terkelola terbesar di Inggris. Selama bertahun-tahun, kelompok lingkungan menentang pengeboran di kawasan tersebut. Namun, konteks global berubah: perang antara AS, Israel, dan Iran yang menutup Selat Hormuz telah memperburuk krisis biaya hidup, memaksa pemerintah menimbang ulang prioritas energinya.
Perubahan sikap Partai Buruh terlihat jelas. Saat berkuasa pada 2024, partai ini berjanji tidak mengizinkan pengeboran baru di Laut Utara. Kini, setelah pergantian kepemimpinan ke Andy Burnham dan masuknya Fahnbulleh sebagai menteri energi, pendekatan terhadap energi fosil menjadi lebih fleksibel. Perdana Menteri Keir Starmer dan mantan Menteri Energi Ed Miliband sebelumnya dikenal sebagai pendukung energi terbarukan, tetapi tekanan ekonomi dan geopolitik telah mengubah lanskap politik.
Persetujuan Ladang Jackdaw pekan lalu menjadi sinyal positif bagi industri. Fahnbulleh menyatakan bahwa produksi gas dari Jackdaw akan memperkuat pasokan gas Inggris, melindungi ratusan pekerjaan, dan memberikan kontribusi ekonomi signifikan. Kelompok lingkungan menilai keputusan itu kontraproduktif terhadap upaya iklim dan tidak berdampak nyata pada keamanan energi. Pemerintah Inggris bersikeras bahwa keputusan semacam ini adalah proses kuasi-yudisial yang didasarkan pada kriteria lingkungan, bukan politik.
Namun, tekanan politik semakin terasa. Dalam beberapa jam setelah persetujuan Jackdaw, muncul kampanye yang mengisyaratkan bahwa Fahnbulleh cenderung menolak Rosebank. Laporan kemudian menyebut Menteri Keuangan John Healey mendukung persetujuan. Marra, yang bertemu keduanya di Westminster, menegaskan bahwa Rosebank krusial bagi ekonomi Skotlandia, lapangan kerja, dan keuangan publik. "Saya mendukung Jackdaw dan Rosebank karena keduanya sangat penting bagi ekonomi Skotlandia, lapangan kerja, dan keuangan publik," ujarnya. Ia juga mendorong kenaikan pungutan bank dalam anggaran untuk membantu biaya hidup.
"Ini adalah proses regulasi, bukan proses kebijakan. Keputusan ini berat karena pada akhirnya hanya saya yang bisa mengambilnya," kata Fahnbulleh.
Bagi Indonesia, dinamika politik energi Inggris ini memberikan pelajaran tentang bagaimana tekanan eksternal dapat mengubah kebijakan domestik. Ketika negara-negara maju menimbang ulang transisi energi mereka di tengah krisis, Indonesia—yang masih bergantung pada energi fosil—dapat memetik pelajaran tentang pentingnya keseimbangan antara target iklim dan ketahanan energi. Keputusan Inggris mengenai Rosebank juga dapat memengaruhi sentimen investasi global di sektor minyak dan gas, yang pada gilirannya berdampak pada negara-negara produsen seperti Indonesia.
Ke depan, keputusan Fahnbulleh mengenai Rosebank akan menjadi indikator seberapa jauh Partai Buruh bersedia mengakomodasi kepentingan industri dan daerah, sekaligus menguji konsistensi janji iklim mereka. Apakah persetujuan Jackdaw akan diikuti oleh Rosebank, ataukah tekanan lingkungan akan membalikkan arah? Jawabannya tidak hanya menentukan masa depan energi Inggris, tetapi juga arah politik Partai Buruh dalam menghadapi realitas baru energi global.



