Downing Street Dinilai Tak Layak Kantor, Pemerintahan Starmer Sempat Bahas Pindah

Pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer sempat mempertimbangkan memindahkan sebagian besar aktivitas kantor dari 10 Downing Street karena bangunan bersejarah itu dinilai tidak lagi memadai sebagai ruang kerja. Informasi ini dibenarkan oleh tiga figur senior di lingkungan administrasi Starmer, yang menyebut diskusi sempat mengarah pada penggunaan ruang terbuka di gedung kementerian lain.

Menurut sumber yang mengetahui perbincangan tersebut, lokasi yang sempat diidentifikasi adalah area di kompleks Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), tak jauh dari Downing Street. Namun, pembahasan tidak pernah melampaui tahap awal. Tidak ada kepastian apakah Starmer sendiri dilibatkan, dan tidak ada indikasi bahwa ia akan berhenti menempati kediaman resmi perdana menteri jika rencana itu berlanjut.

James Lyons, yang menjabat Direktur Komunikasi Starmer pada Oktober 2024 hingga September 2025, mengungkapkan di LinkedIn bahwa opsi pindah memang pernah dibicarakan. Ia menyebut staf di Downing Street “sangat iri” pada departemen lain dan menggambarkan kantor perdana menteri sebagai “lorong kelinci yang suram, penuh tikus, dan bertirai bom.” Pernyataan itu merespons komentar Lord Walker, bos jaringan supermarket Iceland dan mantan penasihat Starmer, yang kepada Financial Times mengatakan Downing Street sudah “tidak layak pakai.”

Kritik terhadap Downing Street bukan hal baru. Sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai pemerintahan sebelumnya telah mengeluhkan tata ruang labirin yang menyulitkan koordinasi antarunit. Lord Walker bahkan mengusulkan agar bangunan ikonik itu dialihfungsikan menjadi tempat tinggal atau museum. “Ini bangunan era Stuart, tidak memenuhi syarat. Ruang rapatnya sangat kecil dan tersebar di berbagai lantai. Ada risiko keselamatan,” ujarnya.

“Pindah adalah sesuatu yang dibahas ketika saya masih di 10 Downing Street. Alasan diskusinya serius: staf perlu ruang terbuka agar bisa berkolaborasi.” — James Lyons, mantan Direktur Komunikasi PM Inggris

Wacana ini muncul saat Starmer menghadapi tekanan untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ia pernah menuai kritik karena pernyataannya bahwa “terlalu banyak orang di Whitehall yang nyaman dalam bak air hangat penurunan terkelola.” Darren Jones, mantan Kepala Sekretaris Perbendaharaan, bahkan mengaku telah tiga kali mencoba membubarkan Kantor Kabinet namun gagal. Ia mengusulkan penggantian lembaga itu dengan departemen baru yang menghapus sekat antarbagian dan menyatukan tim dalam satu tujuan.

Langkah itu berlanjut di bawah Perdana Menteri Andy Burnham, yang pada hari-hari awal jabatannya membentuk Office for the Prime Minister and Cabinet. Kantor baru ini menggabungkan Downing Street, Number 10 North, dan sejumlah unit kunci Kantor Kabinet, dipimpin oleh pejabat sipil tertinggi Inggris, Dame Antonia Romeo. Pemerintah menyatakan kantor tersebut akan “memastikan pusat pemerintahan fokus pada prioritas strategis utama.” Namun, menurut orang-orang di sekitar Burnham, ia belum mengambil sikap soal kelayakan Downing Street sebagai tempat kerja.

Bagi Indonesia, perdebatan ini menawarkan cermin tentang pentingnya tata kelola ruang kerja pemerintahan yang mendukung kolaborasi. Kompleks Istana Kepresidenan dan kantor kementerian di Jakarta juga menghadapi tantangan serupa: bangunan tua dengan sekat kaku, sementara tuntutan koordinasi lintas sektor semakin kompleks. Modernisasi ruang kerja bukan sekadar soal estetika, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang menentukan kecepatan pengambilan keputusan.

Ke depan, publik Inggris menanti apakah Burnham akan meneruskan wacana pemindahan ini atau justru mempertahankan Downing Street sebagai simbol kekuasaan. Jika bangunan berusia tiga abad itu tetap dipakai, pertanyaannya adalah seberapa besar investasi yang siap dikucurkan untuk merenovasinya agar setara dengan standar tempat kerja modern. Tanpa terobosan, keluhan tentang “lorong kelinci” di jantung pemerintahan bisa terus bergema dari generasi ke generasi.