Burnham Isyaratkan Referendum soal Kebebasan Bergerak UE, Brexit Kembali Jadi Sorotan

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara mengejutkan membuka pintu bagi kemungkinan referendum untuk memulihkan kebebasan bergerak (free movement) dengan Uni Eropa. Dalam wawancara dengan penyiar, ia menjawab "tidak" ketika ditanya apakah ia bisa menerapkan kebebasan bergerak tanpa referendum, tetapi sumber BBC menyatakan belum ada keputusan pasti mengenai hal itu. Burnham menegaskan tidak akan bertindak mendahului kehendak publik Inggris terkait Brexit.

Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah merumuskan ulang hubungan dengan Brussels pasca-Brexit. Burnham telah menutup kemungkinan perubahan besar sebelum pemilihan umum berikutnya, namun ia ingin memulai dialog tentang opsi-opsi yang ada. Opsi tersebut diperkirakan akan diumumkan sekitar KTT UE bulan depan. Juru bicara wakil perdana menteri menegaskan Burnham "tidak mengusulkan kembalinya kebebasan bergerak, atau opsi apa pun" tetapi menilai "kesepakatan Brexit tidak cukup baik".

Kebebasan bergerak merupakan prasyarat keanggotaan pasar tunggal UE, yang memungkinkan barang, jasa, dan orang bergerak bebas antarnegara anggota. Inggris saat ini berada di luar pasar tunggal dan serikat pabean. Burnham disebut percaya bahwa diskusi tentang hubungan masa depan dengan Brussels harus terjadi terlebih dahulu sebelum keputusan konkret diambil. Ia juga menegaskan komitmennya pada manifesto Partai Buruh 2024 yang menolak kembalinya kebebasan bergerak, keanggotaan pasar tunggal, atau serikat pabean.

Dalam wawancara dengan Sunday Times, Burnham menyambut "diskusi jujur" tentang prospek kembalinya kebebasan bergerak. Ia berargumen bahwa jenis migrasi telah berubah sejak Brexit, dengan lebih banyak orang asing menetap permanen. Sebaliknya, saat Inggris masih anggota UE, migrasi didominasi oleh orang muda yang tinggal beberapa tahun lalu pulang. Namun, Burnham menegaskan tidak akan pernah merekomendasikan bergabung dengan euro atau Schengen. Inggris memang tidak pernah menjadi bagian dari Schengen saat masih di UE.

"Saya tidak bisa membayangkan diri saya merekomendasikan apa pun yang melibatkan keanggotaan euro atau Schengen," ujar Burnham.

Burnham juga menyoroti bahwa sejak Brexit, Inggris kehilangan kendali imigrasi yang sebelumnya dimiliki. Ia mencontohkan krisis perahu kecil yang muncul dalam 10 tahun terakhir karena hilangnya perjanjian pengembalian (returns agreement) yang memungkinkan kerja sama dengan negara lain untuk memulangkan migran. Pernyataan ini memicu kritik dari Partai Konservatif dan Reform UK. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menilai mayoritas pemilih Brexit menginginkan akhir kebebasan bergerak, sementara pemimpin Reform UK Nigel Farage menyebut langkah itu "pengkhianatan total terhadap Brexit Britain". Farage juga menuduh Burnham "tidak konsisten" dan menuntut agar kesepakatan apa pun pada KTT Inggris-UE November nanti diajukan ke pemilu umum terlebih dahulu.

Di sisi lain, Partai Liberal Demokrat mendukung kebebasan bergerak karena diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu Brexit masih menjadi garis pemisah tajam dalam politik Inggris. Burnham berada di posisi sulit: ia ingin memperbaiki hubungan dengan UE tanpa melanggar mandat manifesto partainya dan tanpa memicu kemarahan pendukung Brexit. Sumber menyatakan belum ada keputusan apakah kebebasan bergerak perlu disetujui melalui referendum. Yang jelas, Burnham ingin dialog publik dimulai lebih dulu sebelum opsi apa pun diambil.

Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dicermati karena Inggris adalah mitra dagang dan tujuan investasi penting. Jika hubungan Inggris-UE menghangat, stabilitas regulasi dan arus barang bisa membaik, yang berdampak pada iklim usaha global. Namun, jika isu ini memicu ketidakpastian politik baru, Inggris bisa kembali dilanda gejolak yang memengaruhi kepercayaan pasar. Pemerintah Indonesia perlu memantau arah kebijakan Inggris terhadap UE, terutama dalam hal mobilitas tenaga kerja dan standar perdagangan, agar dapat menyesuaikan strategi diplomasi ekonomi.

Ke depan, apakah Burnham akan berani menggelar referendum kebebasan bergerak sebelum 2029? Ataukah ia akan memilih jalan tengah dengan opsi kustom yang tidak memerlukan persetujuan publik? Jawabannya akan menentukan arah hubungan Inggris dengan Eropa dan stabilitas politik domestiknya. Yang pasti, debat Brexit belum berakhir.