Gugatan DOJ di Alaska: Peltola Desak Putusan Cepat Sebelum Pilkada, Ujian Baru bagi Integritas Pemilu AS

Kampanye Mary Peltola, calon Senat dari Partai Demokrat di Alaska, meminta pengadilan federal mempercepat penanganan gugatan yang diajukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) — sebuah langkah yang dinilai dapat menghambat sertifikasi hasil pemilihan Senat Alaska jika tidak diputus sebelum hari pemungutan suara, 3 November. Permohonan itu diajukan akhir pekan lalu, tepat ketika tensi politik menjelang pemilihan midterm memanas.

Dalam berkas yang diserahkan ke Pengadilan Distrik Alaska, tim hukum Peltola bersama Komite Senator Demokrat (DSCC) menyatakan kekhawatiran serius bahwa Presiden Donald Trump dan Jaksa Agung Todd Blanche akan memakai gugatan tersebut sebagai landasan untuk menantang kemenangan Peltola secara tidak sah. Mereka menilai perkara ini tidak semestinya dibiarkan menggantung saat proses pemungutan suara sedang berlangsung. Organisasi advokasi Common Cause dan League of Women Voters ikut bergabung dalam mosi agar hakim Sharon Gleason memberi putusan pekan ini.

Gugatan DOJ, yang diajukan Kamis pekan lalu atas perintah Trump, meminta pengadilan melarang Alaska mensertifikasi hasil pemilihan Senat apabila Senator petahana Dan Sullivan dari Partai Republik kalah dengan selisih yang diduga disebabkan kekeliruan pemilih memilih kandidat lain bernama Daniel J. Sullivan. DOJ berargumen bahwa pencalonan Daniel J. Sullivan — yang oleh departemen itu disebut sebagai upaya untuk menyerap suara Sullivan — berpotensi menimbulkan kebingungan di bilik suara. Namun, hingga kini DOJ belum menjelaskan bagaimana investigasi sebelum sertifikasi dapat membuktikan adanya kekeliruan pemilih.

Peltola, yang sebelumnya menjabat anggota DPR dari Alaska, menuduh gugatan itu sebagai bentuk korupsi yang membuat warga Alaska muak. Dalam wawancara dengan MS NOW, ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan sekutu di Washington. Sementara itu, Jaksa Agung Blanche melalui unggahan di platform X menegaskan bahwa DOJ tidak berupaya menghentikan pencoblosan atau sertifikasi, melainkan ingin memastikan suara rakyat Alaska terlindungi dan hanya pejabat berwenang yang berhak menentukan ada tidaknya kebingungan pemilih. Ia juga menegaskan bahwa gugatan ditulis oleh jaksa departemen tanpa koordinasi dengan kampanye mana pun.

Yang membuat perkara ini kian pelik, surat suara telah mencantumkan keterangan bahwa Dan S. Sullivan adalah petahana dari Partai Republik, sedangkan nama Daniel J. Sullivan tercetak tanpa keterangan apa pun. Perbedaan itu, menurut para pengamat pemilu, semestinya cukup jelas bagi pemilih. Namun, DOJ berpendapat lain dan menilai potensi kekeliruan tetap ada. Di sisi lain, hasil pemilihan Senat Alaska ini bisa menentukan keseimbangan kekuasaan di Senat AS mulai Januari mendatang, sehingga setiap sengketa hukum memiliki bobot politik yang besar.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana sengketa hasil pemilu di negara maju pun dapat berujung pada intervensi lembaga penegak hukum. Ketika otoritas federal ikut campur dalam proses sertifikasi yang sejatinya merupakan kewenangan negara bagian, pertanyaan tentang netralitas institusi menjadi tak terhindarkan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, preseden semacam ini kerap dipakai untuk membenarkan langkah serupa — memperkuat argumen bahwa sengketa pemilu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan transparan, bukan melalui tekanan politik.

Peltola sendiri tengah menghadapi cobaan lain. Akhir pekan lalu, ia dan keluarganya mengalami luka ringan akibat kendaraan yang mereka tumpangi ditabrak pengemudi lain dalam perjalanan menuju jamuan tahunan Federasi Penduduk Asli Alaska. Akibatnya, sejumlah agenda kampanye di Fairbanks dan Bethel terpaksa ditunda. Insiden itu menambah kompleksitas situasi, meski tidak mengubah jadwal pemungutan suara.

“DOJ berupaya memberikan legitimasi palsu terhadap narasi yang terus dibangun tentang pemilu Alaska,” demikian bunyi sebagian berkas pengadilan yang diajukan kubu Peltola, seraya menegaskan bahwa klaim departemen itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Jika hakim Gleason menolak mempercepat perkara, gugatan DOJ berpotensi tetap menggantung hingga hari pemungutan suara — skenario yang oleh tim Peltola disebut sebagai "pedang Damocles" yang siap jatuh kapan saja. Sebaliknya, jika dismissal dikabulkan, DOJ masih dapat mengajukan banding. Pertanyaannya, akankah lembaga penegak hukum federal membiarkan proses demokrasi di tingkat negara bagian berjalan tanpa bayang-bayang intervensi, atau justru sebaliknya?