100 Hari Pemerintahan Burnham: Anggaran Negara dan Brexit Jadi Ujian Berat

Pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham genap berusia 100 hari pada pekan ini, dan langsung dihadapkan pada ujian berat: pengumuman anggaran negara (Budget) yang akan disampaikan Menteri Keuangan John Healey pada Rabu mendatang. Anggaran kali ini terasa berbeda karena diumumkan sebulan lebih awal, dengan skala kenaikan pajak yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ruang spekulasi publik menyempit.

Meski terkesan sederhana, kalangan internal pemerintah menolak anggapan bahwa Budget kali ini tidak penting. Mereka menegaskan setiap anggaran selalu berdampak signifikan, meski tidak selalu spektakuler seperti anggaran era Kwasi Kwarteng atau Rachel Reeves. Tema yang akan diangkat Healey mencakup dukungan biaya hidup, bantuan bagi pengusaha, penambahan kewenangan fiskal bagi wali kota di Inggris, serta pemulihan ekonomi yang mulai terasa.

Yang lebih menyita perhatian adalah manuver Burnham soal Brexit. Berbeda dari pendahulunya yang cenderung menghindari isu ini, ia secara terbuka menyerukan "diskusi jujur" mengenai kebebasan bergerak (freedom of movement) dengan Uni Eropa. Pernyataan itu memantik reaksi beragam di internal Partai Buruh. Sebagian anggota parlemen menilai langkah tersebut sebagai kekeliruan yang tak perlu, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi untuk mendominasi percakapan politik.

Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood memberikan sinyal skeptis. Ia menegaskan bahwa seruan diskusi jujur "bukan berarti kebijakan yang sudah final". Mahmood juga mengingatkan bahwa Perdana Menteri telah mengakui adanya masalah serius dengan kebebasan bergerak saat Inggris masih di Uni Eropa. "Diskusi jujur berarti benar-benar jujur tentang semua aspek, bukan memilih-milih," ujarnya seperti dikutip.

"Seruan untuk diskusi jujur bukanlah sama dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Perdana Menteri juga mencatat ada isu sangat signifikan dengan kebebasan bergerak saat kita masih di UE." — Shabana Mahmood, Menteri Dalam Negeri Inggris

Perpecahan juga terlihat dalam isu energi. Pekan lalu, Menteri Energi Miatta Fahnbulleh menyetujui pengeboran di ladang Jackdaw di Laut Utara, sekitar 150 mil timur Aberdeen. Ladang gas itu disetujui dengan alasan ketahanan energi di tengah perang di Ukraina dan Timur Tengah. Pendapatan pajaknya akan dialirkan ke "dana kekayaan energi" untuk investasi proyek energi terbarukan.

Namun, keputusan mengenai ladang Rosebank yang berfokus pada minyak masih menggantung. Sejumlah tokoh Partai Buruh mengakui proyek ini jauh lebih sulit diterima di internal partai. Menariknya, sekutu Menteri Keuangan secara sengaja menyebarkan informasi bahwa Healey mendukung proyek tersebut. Dalam pidatonya saat Jackdaw disetujui, Healey menyebut pendapatan pajak dari "minyak dan gas Laut Utara" dapat diarahkan ke proyek energi bersih. Fahnbulleh sendiri menyebut Rosebank sebagai "proposisi yang berbeda" dari Jackdaw.

Ujian berikutnya datang dari tinjauan Alan Milburn, mantan menteri kabinet Buruh, mengenai kaum muda dan dunia kerja. Laporan itu diharapkan segera terbit dengan sejumlah rekomendasi untuk menekan angka pengangguran muda dan mengurangi beban tunjangan. Banyak anggota parlemen Buruh menyadari ini adalah persoalan pelik yang harus ditangani, tetapi tidak sedikit yang mungkin bergeming saat melihat detail usulannya.

Pemerintah juga masih menunggu keputusan akhir soal berapa lama imigran harus menunggu untuk mengajukan status tinggal permanen di Inggris. Di luar anggaran, pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana menteri menemukan dana untuk membelanjakan 3% dari pendapatan nasional untuk pertahanan pada akhir dekade ini, dan trade-off apa yang harus diambil.

Dengan serangkaian keputusan sulit yang menanti, 100 hari kedua pemerintahan Burnham akan menjadi indikator apakah kohesi kabinet mampu bertahan. Akankah ambisi Burnham membuka kembali isu Brexit dan kebebasan bergerak berbuah dukungan elektoral, atau justru menjadi beban yang memecah belah partai? Publik Inggris akan menilai dari dampak nyata anggaran dan kebijakan energi terhadap kantong mereka.