Healey Lindungi Pensiunan Berpenghasilan Rendah dari Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pertamanya

Menteri Keuangan Inggris John Healey akan menggunakan Anggaran pertamanya pada Rabu (waktu setempat) untuk melindungi pensiunan berpenghasilan rendah dari pajak penghasilan. Kebijakan ini diambil setelah kenaikan pensiun negara diperkirakan melampaui ambang batas pajak pribadi, yang jika dibiarkan akan menimbulkan beban administrasi baru bagi kelompok tersebut.

Pensiun negara dengan tarif penuh diperkirakan naik 3,9% menjadi £13.036,40 per tahun mulai April mendatang. Angka ini melewati batas penghasilan bebas pajak sebesar £12.570, sehingga tanpa penyesuaian, penerima pensiun hanya dari negara akan terkena kewajiban pajak. Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen untuk tidak memajaki mereka yang hanya mengandalkan pensiun negara, dan Healey akan memenuhi janji itu melalui skema tunjangan pajak baru bagi pensiunan berpenghasilan rendah.

Rincian lebih lanjut, termasuk berapa banyak pensiunan yang akan terdampak, belum dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Namun, sekutu Healey berargumen bahwa langkah ini menghindarkan pensiunan dari beban administratif hanya untuk membayar pajak dalam jumlah kecil. Anggaran dijadwalkan dicetak pada Rabu malam, dan pidato Healey kemungkinan masih akan disempurnakan hingga saat disampaikan pada Rabu siang.

Anggaran ini muncul di tengah tekanan politik dari berbagai pihak. Partai Konservatif dan Reform UK telah mempublikasikan proposal anggaran alternatif, termasuk pemotongan tajam pada belanja kesejahteraan. Partai Konservatif menyerukan pemotongan pajak hijau, regulasi, dan tunjangan untuk menurunkan tagihan energi. Sementara itu, Reform UK merekomendasikan 60 kebijakan yang diklaim akan menciptakan lapangan kerja, termasuk menyetujui ladang minyak Rosebank yang kontroversial—proyek yang disebut-sebut didukung Healey.

Dari kubu oposisi lainnya, juru bicara Keuangan Partai Liberal Demokrat, Daisy Cooper, mendesak pemerintah menyepakati kemitraan pertumbuhan dan pertahanan baru dengan Uni Eropa, termasuk bergabung dengan pasar tunggal. Ia berargumen langkah itu akan membantu "meringankan beban pajak besar yang membebani masyarakat". Partai Hijau juga mendesak Healey menggunakan anggaran pertamanya untuk "membuat Inggris terjangkau", antara lain dengan mengakhiri keringanan pajak untuk pusat data guna mendanai dukungan tagihan energi. Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski bersama anggota parlemen dan bangsawan menyampaikan usulan itu dalam surat kepada Healey.

Sumber Kementerian Keuangan mengakui bahwa anggaran kali ini tidak akan melibatkan pengumuman pajak dan belanja sebesar yang dilakukan pemerintah Partai Buruh dan Konservatif dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, keputusan melindungi pensiunan berpenghasilan rendah dari pajak menunjukkan prioritas politik Healey untuk menjaga kelompok rentan di tengah kenaikan biaya hidup.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi cermin bagaimana negara maju menghadapi dilema antara menaikkan pendapatan pensiun dan menjaga daya beli kelompok rentan. Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan serupa dalam reformasi sistem pensiun dan perpajakan, di mana ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sering menjadi sorotan. Langkah Inggris menunjukkan bahwa penyesuaian tunjangan pajak dapat menjadi instrumen untuk mencegah beban administrasi yang tidak perlu bagi penerima manfaat.

Ke depan, publik akan menantikan apakah tunjangan pajak baru ini benar-benar efektif mencegah pensiunan berpenghasilan rendah dari kewajiban pajak, serta bagaimana reaksi pasar dan partai oposisi terhadap arah fiskal Healey. Dengan anggaran yang tidak sebesar pendahulunya, pertanyaannya adalah apakah Healey mampu menyeimbangkan kebutuhan melindungi kelompok rentan dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.